About The Program

Sekilas

Untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah tertinggal, di tahun 2014 TNP2K bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merintis program Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru). Beberapa pokok permasalahan melatarbelakangi program ini, sehingga pelaksanaan Program KIAT Guru melibatkan peran serta masyarakat, memperbaiki mekanisme dan transparansi pembayaran tunjangan guru, dan mengaitkan besaran tunjangan guru dengan layanan pendidikan.

TNP2K melihat perlunya peningkatan efektivitas dan akuntabilitas anggaran sektor pendidikan yang dialokasikan untuk guru, sehingga layanan dan capaian pendidikan dapat ditingkatkan, terutama untuk kelompok masyarakat yang masih belum terjangkau dengan baik.

Program Rintisan KIAT Guru diselenggarakan dalam lingkup koordinasi TNP2K dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan.

Sebagai ujung tombak pendidikan, Wakil Presiden berharap agar peningkatan pendapatan guru melalui pemberian tunjangan guru dapat melecut motivasi, inovasi, dan kinerja guru.

 

KIAT Guru direncanakan sebagai kegiatan multi-tahun, yang dilaksanakan dalam dua tahap:

1. Tahap Pra-Rintisan (2014-2015)

Tahap Pra-Rintisan berlangsung di 31 sekolah dasar di 3 (tiga) Kabupaten: Ketapang, Keerom dan Kaimana. Menggunakan pendekatan kebijakan berbasis penelitian, Pra-Rintisan KIAT Guru mengombinasikan keterlibatan masyarakat dengan tunjangan daerah berbasis layanan yang dinilai oleh masyarakat. Dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia, Tahap Pra-Rintisan dikelola oleh PRSF dan MAHKOTA. Infografis Tahap Pra-Rintisan KIAT Guru dapat dilihat di sini.

2. Tahap Rintisan (2016-2018)

Sejak Juli 2016, Tahap Rintisan KIAT Guru dilaksanakan di 5 (lima) Kabupaten: yaitu 3 (tiga) Kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat: Sintang, Landak dan Ketapang, serta 2 (dua) Kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur: Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia dan Amerika, Tahap Rintisan dikelola oleh Yayasan BaKTI, dengan dukungan teknis dari Bank Dunia. Research for Improving Systems in Education (RISE) memberikan dukungan pendanaan untuk pelaksanaan survey Akhir, yang dikelola oleh SMERU Research Institute. Lembar fakta Tahap Rintisan dapat dilihat di sini.