TNP2K - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto, Selasa siang (17/4) di kantor Kementerian Kesehatan melakukan penandatanganan nota kesepakatan kerjasama (MoA) penggunaan basis data terpadu untuk program perlindungan sosial dalam rangka pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dengan Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dr. Ratna Rosita.

Bali, TNP2K - Dalam rangka koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) serta pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Badung, Bali, maka pada tanggal 10-12 April 2012 diselenggarakan Rapat Koordinasi TKPK Kabupaten Badung Tahun 2012.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bambang Widianto Selasa (10/4) kemarin di Ruang Kerta Gosana Pemkab Badung. Sebelum meresmikan Rakor TKPK Kabupaten Badung, Bambang Widianto juga memaparkan makalah dengan judul “Sinergi Pusat Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan” yang berisi tentang tantangan nasional penanggulangan kemiskinan, kebijakan penanggulangan kemiskinan, kelembagaan penanggulangan kemiskinan serta program penanggulangan kemiskinan nasional.

JAKARTA, TNP2K - Bertempat di Istana Wakil Presiden, Jumat pagi (20/1/2012), telah dilakukan penyerahan hasil akhir Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 sebagai Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial antara pelaksana tugas Kepala BPS, Suryamin, kepada Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bambang Widianto.

JAKARTA, TNP2K – Masalah kemiskinan tidak bisa lepas dari masalah perdesaan dan pertanian. Sebab, kantong kemiskinan lebih banyak di wilayah perdesaan, atau secara khusus pada sektor pertanian.

Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan bahwa kesimpulan itu tampak pada profil kemiskinan tahun ini, dimana dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 12,49 persen, sebanyak 63,2% diantaranya tinggal di perdesaan dan 36,8% tinggal di perkotaan.

JAKARTA, TNP2K – Pemerintah menargetkan proporsi jumlah penduduk yang memiliki akses langsung terhadap sumber air bersih dapat mencapai 68 persen pada tahun 2015.

Pada 2009, proporsi akses yang menggambarkan kemampuan seluruh penduduk Indonesia dalam memperoleh air bersih dan sehat baru sebesar 47,7 persen dengan 25 persen diantaranya ada di perkotaan.