Upaya Kurangi Kemiskinan dan Ketimpangan Jadi Agenda Utama Rapat Pleno TNP2K

04 February 2016

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) hari ini memimpin rapat pleno TNP2K di Kantor Wakil Presiden. Agenda utama rapat pleno TNP2K hari ini adalah membahas meningkatnya angka kemiskinan dan ketimpangan serta berbagai upaya yang harus dilakukan untuk mengatasinya.

Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto mengatakan bahwa dari data terkini menunjukan bahwa tingkat kemiskinan September 2014 ke September 2015 meningkat diikuti dengan memburuknya ketimpangan, utamanya ketimpangan di perkotaan yang semakin melebar.

Bambang Widianto menjelaskan bahwa salah satu sebab ketimpangan adalah ketimpangan dalam akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur dasar; dan pertumbuhan kesejahteraan yang tidak merata akibat perbedaan kualitas pekerjaan. “Kondisi ini harus diatasi segera dan diperlukan upaya sinergis dari berbagai Kementerian/Lembaga, dan daerah untuk mengatasi masalah ini,” Jelas Bambang Widianto.

Salah satu upaya mengurangi ketimpangan terhadap akses pelayanan dasar adalah melalui peningkatan efektivitas anggaran Kementerian/Lembaga yang dialokasikan ke Kabupaten/Kota yang paling membutuhkan. TNP2K telah memetakan Kabupaten/Kota berdasarkan multi indikator yang mewakili berbagai dimensi kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar yang dikaitkan dengan belanja daerah untuk masing-masing fungsi. Dengan demikian Kementerian/Lembaga dapat melakukan intervensi yang akurat terhadap Kabupaten/Kota yang paling membutuhkan. Selain itu, dengan menggunakan indeks multi dimensi untuk wilayah dapat dipetakan 100 Kabupaten yang membutuhkan perhatian khusus.

Pada kesempatan tersebut Bambang Widianto menjelaskan bahwa sesungguhnya berbagai program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dijalankan oleh Pemerintah memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Hanya saja, peningkatan harga bahan makanan pokok, khususnya beras, memberikan kontribusi yang besar terhadap penurunan daya beli masyarakat miskin dan pada akhirnya meningkatkan angka kemiskinan.

“Oleh karena itu, upaya mengatasi kemiskinan juga harus disertai dengan langkah yang kongkrit dalam mengendalikan harga-harga bahan makanan pokok,” tegas Bambang Widianto.Wakil Presiden Jusuf Kalla pada rapat tersebut memberikan arahan terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas anggaran Kementerian/Lembaga untuk mengurangi ketimpangan kesejahteraan antar daerah melalui intervensi ke daerah yang paling membutuhkan.
   
2. Memperbaiki sinergi Basis Data untuk penerima manfaat program perlindungan sosial. Basis data penerima manfaat akan disiapakan oleh Kementerian Sosial bersama-sama dengan Sekretariat TNP2K yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Sosial.
   
3. Perbaikan tata kelola penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa, termasuk peningkatan penggunaan formula untuk alokasi Dana Desa, Membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi untuk penyederhanaan laporan dan, relaksasi aturan Dana Desa yang merupakan bagian dari APBDes, serta untuk memperjelas peran perangkat desa dan pendamping desa.
   
4. Memperkuat persiapan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan memastikan keluarga peserta PKH memahami kondisionalitas; memastikan verifikasi kondisionalitas (Kesehatan dan Pendidikan) dijalankan dengan baik; memastikan penalti dijalankan bila kondisionalitas tidak dipenuhi; memastikan kesiapan unit pengelola program PKH Kementerian Sosial dalam melakukan perluasan cakupan program PKH; serta memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah perluasan.

Hadir dalam rapat pleno tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani selaku Ketua I; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution selaku Ketua II. Hadir pula menteri-menteri terkait yang merupakan anggota TNP2K seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Agama Lukman Hakin Saefuddin, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Hadir dalam rapat pleno tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani selaku Ketua I; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution selaku Ketua II. Hadir pula menteri-menteri terkait yang merupakan anggota TNP2K seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Agama Lukman Hakin Saefuddin, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Anggota TNP2K lainnya yang juga hadir dalam rapat pleno tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin.

Hadir pula Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

TNP2K adalah merupakan forum koordinasi antar Kementerian/Lembaga untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.