Maternity protection is a form of protection for women to remain able to work without reducing the welfare of themselves and their children and family
Developing A Comprehensive, Inclusive, and Adaptive Social Protection System for All in Indonesia
29 January 2016
Untuk mendorong penggunaan energi bersih yang ramah lingkungan, Liquified Petroleum Gas (LPG) adalah opsi terbaik bagi rumah tangga sebagai bahan bakar untuk memasak. Namun, harga LPG terus meningkat sehingga pemberian subsidi harus dipastikan hanya diberikan kepada golongan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang paling rendah. Hal tersebut merupakan benang merah dari Forum Diskusi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bersama International Institute for Sustainable Development (IISD) pada hari ini di Hotel Intercontinental, Jakarta.
Forum Diskusi tersebut bertujuan untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam perbaikan kebijakan subsidi LPG. Berbagai praktik baik dan pelajaran berharga dari berbagai negara yang telah melakukan reformasi kebijakan di bidang subsidi LPG, yang dikupas dalam laporan penelitian IISD, yang berjudul International experiences with LPG subsidy reform - Options for Indonesia.
Bambang Widianto, Sekretaris Eksekutif TNP2K, menekankan bahwa kebijakan pengendalian subsidi harus menyasar masyarakat miskin dan rentan. “Untuk menjaga agar belanja negara tidak membengkak, kebijakan subsidi pemerintah harus dikendalikan. Namun, pengendalian tersebut harus benar-benar diberikan kepada mereka yang berhak,” kata Bambang.
Profesor I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang mengkaji kebijakan subsidi LPG dalam rangka pengendalian subsidi. “Forum ini sangat tepat di saat pemerintah sedang berencana melakukan pengendalian subsidi. Kementerian ESDM berkewajiban untuk memastikan bahwa subsidi LPG tepat sasaran,” tegas Wiratmaja.
Penelitian IISD terhadap reformasi kebijakan subsidi LPG di beberapa negara menunjukkan bahwa perbaikan kebijakan subsidi energi harus mencakup tiga prinsip, yaitu penyesuaian harga, subsidi bagi masyarakat miskin dan rentan, dan sosialisasi dan penanganan keluhan.
Forum Diskusi tersebut menghadirkan pula dua peneliti dari IISD, Chris Beaton dan Shruti Sharma, yang menjabarkan berbagai praktik baik dan pelajaran berharga sebagaimana dalam laporan tersebut.
Materi Paparan dan Presentasi dalam forum tersebut dapat diakses pada pranala berikut:
Ringkasan Eksekutif - Pengalaman Internasional dalam Reformasi Subsidi LPG: Pilihan bagi Indonesia - Klik di sini
Kebijakan LPG 3 KG - Paparan Direktur Jenderal Minyak & Gas Bumi Kementerian ESDM - Klik di sini
International Experiences with LPG Subsidy Reform - Klik di sini
Indias Experiences and Lessons Learned with LPG Subsidy Reform - Klik di sini
Siaran Pers - Subsidi LPG harus diberikan kepada masyarakat tidak mampu - Klik di sini