Temu Media: Situasi Permasalahan Kesejahteraan dan Indeks Kesejahteraan Multidimensi

15 February 2016

Bertempat di ruang rapat kantor Wakil Presiden Republik Indonesia, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Dr. Bambang Widianto bertemu dengan sejumlah wartawan dari berbagai media untuk menjelaskan tentang situasi terkini penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Temu media ini bertema, Situasi Permasalahan Kesejahteraan dan Indeks Kesejahteraan Multidimensi.

Hadir dalam temu media tersebut jurnalis dari media cetak dan elektronik untuk mendiskusikan sejumlah hal yang telah dibahas dalam rapat pleno TNP2K yang dilaksanakan tanggal 4 Februari 2016, dipimpin oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua TNP2K, dalam rapat tersebut Jusuf Kalla menyampaikan tentang sejumlah arahan kepada sejumlah kementerian dan lembaga yang menjadi anggota TNP2K. Arahan tersebut terutama tentang upaya pemerintah dalam memperkecil ketimpangan kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Dalam kesempatan temu media ini, Bambang Widianto memberikan paparan kepada media bahwa ada tiga hal yang menjadi perhatian pemerintah, terkait dengan situasi kemiskinan dan ketimpangan. Pertama, tentang jumlah penduduk di bawah garis yang kemiskinan yang berjumlah 28,51 juta orang atau sekitar 11,13% di tahun 2015. Kedua, mengenai kerentanan yang menunjukkan sebagian penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan sesungguhnya masih rentan jatuh ke kemiskinan. Ketiga, tentang kesenjangan yang ditunjukkan dalam rasio gini yang menunjukkan angka 0,41 dan merupakan angka tertinggi selama 50 tahun terakhir. Menurut Bambang, hal tersebut “dipicu oleh pertumbuhan yang condong kepada kelompok menengah atas dan kaya.”

Salah satu sebab utama ketimpangan adalah ketimpangan dalam akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur dasar; dan pertumbuhan kesejahteraan yang tidak merata akibat perbedaan kualitas pekerjaan.

Bambang Widianto dalam paparannya juga menjelaskan tentang 100 Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas dalam IKW. Lebih lanjut, prioritas IKW ini akan juga mendorong pemahaman yang lebih lengkap pada analisis Indeks Kemiskinan Multidimensi. Analisis tersebut terlihat dalam dimensi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Di mana daerah yang memiliki persentase penduduk miskin dibandingkan dengan persentase anggaran yang dialokasikan untuk dimensi terkait.

Pada kesempatan tersebut Bambang Widianto menjelaskan bahwa sesungguhnya berbagai program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dijalankan oleh Pemerintah memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Hanya saja, peningkatan harga bahan makanan pokok, khususnya beras, memberikan kontribusi yang besar terhadap penurunan daya beli masyarakat miskin dan pada akhirnya meningkatkan angka kemiskinan. “Oleh karena itu, upaya mengatasi kemiskinan juga harus disertai dengan langkah yanga kongkrit dalam mengendalikan harga-harga bahan makanan pokok,” tegas Bambang Widianto.