Mendorong Keuangan Inklusif untuk Percepatan Pembangunan Nasional

12 May 2016

“Implementasi akses layanan jasa keuangan kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin memerlukan adanya sinergi antara upaya peningkatan akses kepada layanan keuangan dengan upaya pembangunan nasional secara menyeluruh. Upaya bersama dan kemitraan juga perlu dilakukan guna mengidentifikasi potensi yang ada serta merumuskan inovasi terbaik untuk membangun layanan keuangan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan membangun kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan,” ujar Bambang.

Hal tersebut disampaikan Bambang Widianto, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) saat membuka Lokakarya Implementasi dan Koordinasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif pada (11/05/16) bertempat di Hotel Pullman, Jakarta.

Lokakarya ini bertujuan untuk membangun pemahaman atas pentingnya keuangan inklusif, memetakan potensi perluasan keuangan inklusif, sebagai langkah awal dalam membangun koordinasi antar Kementerian/Lembaga serta menjaring masukan terkait landasan hukum strategi nasional keuangan inklusif (SNKI).

Selain itu, kedepannya diharapkan dapat tercipta sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan di Indonesia.

Lokakarya ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai negara yang menceritakan keberhasilan implementasi strategi keuangan inklusif di negara lain, seperti yang dipaparkan antara lain oleh Jon Owens, Senior Digital Financial Services Advisor for International Finance Corporation. Jon menyampaikan implementasi keuangan inklusif dan perluasan akses keuagan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi suatu negara. Kennedy Komba, Head of Strategy, Governance and Member Relations, Alliance for Financial Inclusion, memaparkan pentingnya SNKI bagi agenda pembangunan ekonomi suatu negara.

Di sesi berikutnya Muhammad Imaduddin, Additional Director, Agriculture Credit and Microfinance Department Pakistan menjelaskan mengenai bagaimana seharusnya pembuat kebijakan menempatkan keuangan inklusif dalam tujuan pembangunan ekonomi dan sosial. Manoj Sharma, Managing Director Asia Pacific, Microsave, menceritakan beberapa faktor keberhasilan dari peta jalan implementasi SNKI.

Menutup lokakarya kali ini, Elan Satriawan, Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan TNP2K, menegaskan untuk segera melakukan koordinasikan terkait implementasi penyaluran program bantuan sosial (social assistance) yang sifatnya nasional secara non-tunai serta SNKI perlu segera disusun dengan dukungan K/L terkait sesuai dengan instruksi Presiden mengenai keuangan inklusif.

Hadir dalam lokakarya ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM), Sekretariat Kabinet (Setkab), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).