Indonesia – UN Discuss National Strategy of Financial Inclusion

01 September 2016

Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengadakan pertemuan High Level Roundtable Discussion dengan tema “Strategi Nasional Keuangan Inklusif” pada Rabu (31/08) di Graha Sawala, Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jl. Lap Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat.

Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bambang Widianto dalam pengantarnya sebagai moderator pada sesi pertama menyatakan bahwa Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial pada 25% penduduk Indonesia dengan penghasilan terendah, atau setara dengan 17 juta keluarga. Menurut Bambang, Presiden menghendaki penyaluran bantuan sosial tersebut ke depannya dalam bentuk non-tunai dengan menggunakan sistem perbankan. Tujuannya adalah untuk kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan. Penggunaan sistem perbankan dengan memanfaatkan keuangan digital ini dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif dan memperluas inklusi keuangan.

“Bapak Presiden sendiri menyatakan mulai tahun depan semua bantuan sosial harus didistribusikan melalui satu rekening bank. Karena kami memiliki banyak bantuan sosial, akan melalui bank. Beberapa masih dalam bentuk tunai, dan yang lain seperti raskin akan dalam bentuk e-voucher. Karena ada keterlibatan dari banyak pihak, maka kita butuh strategi nasional mengenai keuangan inklusif,” kata Bambang.

Bambang menjelaskan, saat ini masyarakat Indonesia yang mengakses sistem keuangan formal adalah sebanyak 50% dari jumlah penduduk. Lebih rendah lagi hanya 20% dari masyarakat miskin yang mengakses sistem keuangan formal. Di lain pihak, Bambang menjelaskan, penetrasi penggunaan handphone mencapai kira-kira 95% populasi penduduk indonesia. Selain itu transaksi elektronik dan digital menunjukkan tren kenaikan dalam waktu 10 tahun. Bambang menilai, dari sisi teknologi ini adalah potensi yang besar. Sementara itu Indonesia memiliki 60.000 bank. Peningkatan pelayanan dan penyediaan keuangan dengan mengunakan teknologi ini membuka kesempatan untuk dapat dimanfatkan pemerintah sebagai wadah untuk menyalurkan bantuan sosial kepada penerima yang berhak.

Acara High Level Roundtable Discussion ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Kemudian dilanjutkan sambutan oleh Sekretaris Jenderal PBB Bidang Advokasi Keuangan Inklusif Untuk Pembangunan, Queen Maxima, yang selanjutnya diisi dengan kegiatan diskusi. Untuk sesi pertama, tema yang diangkat adalah “Strategi dan Impentasi Keuangan Inklusif”. Bertindak sebagai pembicara Panelis, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Lukita Dinarsyah Tuwo, dengan moderator Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widianto. Setelah itu diskusi sesi kedua mengambil tema: “Teknologi yang Mendukung Pelayanan Keuangan”. Bertindak sebagai pembicara panelis: Gubernur Deputi Bank Indonesia, Ronald Waas serta Komisioner OJK, Kusumaningtuti S. Soetiono, dengan moderator Direktur UNSGSA, Eric Duflos.

Hadir sebagai undangan dalam acara diskusi ini Tb. A. Choesni, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kementerian Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan; Rahma Iryanti, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Leonard VH. Tampubolon, Deputi Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Muhammad Ansor, Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri; Andi ZA Dulung, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial; Mariam Fatima Barata, Direktur Jenderal Aplikasi Infromatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika; RB. Agus Widjayanto, Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kusumaningtuti S. Soetiono, Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Kosumen, Otoritas Jasa Keuangan; Tardi, Direktur Retail Banking, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; M. Irfan Syam, Direktur UMKM PT. BRI (Persero) Tbk; Achmad Baiquni, Direktur Utama PT. BNI (Persero) Tbk; Catur Budi Harto, Managing Director Commercial Funding PT. BTN (Persero) Tbk; Anika Faizal, Direktur Compliance PT. BTPN, Tbk; Ririek Ardiansyah, Direktur Utama Pt. Telkomsel; Direktur Utama, PT. XL Axiata; Direktur Utama PT. Indosat; Direktur Utama PT. Pos; Managing Director United Nations Development Programme (UNDP), dan Managing Director World Bank.