Improving Insight and Understanding, Setwapres and TNP2K Hold Knowledge Forum on Poverty Reduction Efforts

25 September 2024

Penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem membutuhkan kolaborasi multipihak. Sebagai perumus kebijakan publik, lembaga negara perlu memahami secara mendalam Kebijakan serta Program Penanggulangan Kemiskinan sebagai salah satu langkah utama dalam upaya menanggulangi kemiskinan.

Hal ini melatar belakangi Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) melalui Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan mengadakan forum pengetahuan (knowledge forum) bertajuk “Membedah Upaya Penanggulangan Kemiskinan”, di Ruang Rapat Gedung II Lantai 1 Setwapres, Jakarta Pusat, Rabu (25/09/2024).

Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Suprayoga Hadi, dalam sambutannya menuturkan, target angka kemiskinan dalam RPJMN belum pernah tercapai sejak tahun 2005, walaupun capaian kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 9,03% merupakan sebuah prestasi. Hal ini dikarenakan angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan sebelum pandemi, dan menjadi angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah. Namun begitu, target RPJMN 2020-2024 masih terbilang jauh, yakni sebesar 6,5% - 7,5% pada tahun 2024.

"Melalui penyelenggaraan forum knowledge sharing ini, dapat dipelajari lebih jauh kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan Pemerintah dalam 2 dekade terakhir dan langkah kebijakan ke depannya," jelas Suprayoga. Ia berharap melalui forum berbagi pengetahuan ini, para peserta bisa mengulas perihal kemiskinan secara mendalam, mulai dari konteks kemiskinan secara keseluruhan, tantangan yang akan dihadapi, hingga langkah-langkah yang perlu dipersiapkan.

"Apa yang akan kita dengar dari para narasumber itu lebih kepada bagaimana kita memahami konteks kemiskinan ini secara overall, kemudian beberapa kendala yang dihadapi, dan kemudian bagaimana kita melangkah ke depan. Oleh karena itu, saya melihat ini sebagai suatu hal yang cukup krusial," pesan Suprayoga.

Pada kesempatan yang sama, Penasihat Kebijakan TNP2K Sudarno Sumarto memaparkan topik mengenai “Konsep Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengalaman Praktek Policy Making”.

Sudarno menjelaskan bahwa pada umumnya kemiskinan kerap didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dengan ukuran metrik uang; rendahnya kapabilitas masyarakat, serta ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam komunitas.

Untuk itu, upaya penanggulangan kemiskinan, menurut Sudarno, perlu menekankan pada perbaikan penyasaran data sehingga target penerima program penanggulangan kemiskinan menjadi lebih tepat.

“Penetapan sasaran memastikan bantuan diberikan benar kepada masyarakat miskin sehingga mampu mendorong mereka keluar dari kemiskinan”, jelas Sudarno. Ditambahkannya, memperbesar program peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin serta membangun koordinasi antar lembaga pemerintah yang lebih baik untuk memastikan kualitas program juga menjadi upaya mendorong pengentasan kemiskinan. “Peningkatan keahlian masyarakat miskin dapat mendorong mereka keluar dari kemiskinan”, terang Sudarno.

Sementara, Kepala Unit Advokasi Kebijakan dan Kemitraan TNP2K Irwan Suryanto memaparkan topik “Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Program serta Implementasi Penanggulangan Kemiskinan Terkini”.

Irwan menjelaskan, berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2024, penurunan angka kemiskinan ekstrem saat ini adalah sebesar 0,83 persen. Hasil terbaru ini tidak lepas dari kolaborasi antar Kementerian/Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah untuk mencapai target nol persen.

Senada dengan Sudarno, Irwan menegaskan perbaikan data sasaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, konvergensi program penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas program menjadi tiga hal pendorong keberhasilan pengurangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.  

Rencananya, forum berbagi pengetahuan akan diselenggarakan secara rutin guna meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai konsep, tantangan, serta strategi dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia.