Cash For Work Encourages the Improvement of Community Welfare

25 November 2024

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan memaparkan Hasil Studi Eksploratif Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di Indonesia di Gedung Menara Danareksa, Senin (25/11/2024). Kajian ini meneliti pelaksanaan Padat Karya Tunai di 5 kota/kabupaten, yaitu kota Surabaya, kabupaten Banyumas, kabupaten Pidie, kabupaten Bantul, dan kabupaten Lombok Timur.

Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Andie Megantara, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Eni Rukawiyani, menyampaikan dengan mensyaratkan status keluarga miskin bagi individu yang ingin menjadi peserta program Padat Karya Tunai, maka saat ini sebagian program Padat Karya Tunai telah mensasar kelompok miskin. 

Masyarakat miskin pun sebagai peserta program Padat Karya Tunai, menurut Andie, mendapatkan transfer keahlian maupun pengetahuan sebagai bekal yang bersangkutan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui optimalisasi program dengan skema community base dan meningkatnya jumlah paket pekerjaan.

Kepala Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi TNP2K Raden Muhamad Purnagunawan dalam paparan hasil kajian menjelaskan, pelaksanaan Padat Karya Tunai di Indonesia terfokus pada tiga bidang, yaitu pembangunan infrastruktur, perbaikan dan perawatan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi.

Menurut Purnagunawan, dari ketiga bidang tersebut, program pemberdayaan ekonomi menyerap tenaga kerja lebih besar dibandingkan bidang lainnya. Selain itu, rata-rata pendapatan harian kelompok kegiatan pemberdayaan ekonomi relatif lebih tinggi di antara kelompok kegiatan lainnya.

“Pendapatan dari program Padat Karya Tunai digunakan memenuhi kebutuhan utama rumah tangga, seperti membeli bahan pangan, membayar listrik dan kebutuhan sekolah anak”, jelas Purnagunawan.

Hadir menanggapi hasil kajian antara lain, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum Wilayah II Melva Eryani Marpaung, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal Ridwan Soleman, dan Kepala Pusat Studi Kawasan dan Perdesaan Universitas Gajah Mada Prof. Bambang Hudayana.

Menurut Melva, sejalan dengan hasil kajian, sejak tahun 2020 sampai 2024, program Padat Karya Tunai Kementerian Pekerjaan Umum telah menyerap 4,12 juta tenaga kerja dengan terfokus pada pembangunan infrastruktur kerakyatan seperti infrastruktur sektor sumber daya air, jalan, jembatan, permukiman, dan perumahan.

Hasil program Padat Karya Tunai Kementerian Pekerjaan Umum, menurut Melva, selain menyediakan infrastruktur, juga meningkatkan pendapatan dan keterampilan masyarakat. Hal tersebut dilatarbelakangi Program Padat Karya Kementerian Pekerjaan Umum memberikan pelatihan kepada tenaga pendamping dan fasilitator.

“Sehingga secara langsung meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Masyarakat di sektor konstruksi pada saat pelaksanaan program”, jelas Melva. “Dengan masyarakat terlibat sebagai tenaga kerja dalam proyek pembangunan berdampak pada meningkatnya pendapatan mereka”, tambahnya.

Sementara, menurut Bambang, Padat Karya Tunai dapat lebih berdampak menurunkan angka kemiskinan dengan memprioritaskan program pemberdayaan masyarakat daripada pembangunan infrastruktur.

“Masalah yang dihadapi orang miskin dan rentan adalah minimnya peluang bekerja secara berkelanjutan melalui usaha mikro dan kecil”, terang Bambang. “Padat Karya Tunai Desa memperkuat usaha skala mikro dan kecil dan ketahanan pangan sehingga bisa menjadi penghidupan berkelanjutan bagi kaum miskin dan kelompok rentan”, jelasnya.

Sedangkan Ridwan mendorong perlunya kebijakan terbaru agar alokasi dana Padat Karya Tunai lebih besar digunakan untuk pemberdayaan ekonomi dibandingkan pembangunan infrastruktur. Sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 Diseminasi Hasil Studi Eksploratif Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di Indonesia dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan pemerintah.