Efforts to Eliminate Extreme Poverty in the Agricultural Sector

26 July 2022

Pemerintah terus berupaya mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem dengan masuk ke dalam berbagai sektor dan sendi kehidupan masyarakat, termasuk pada sektor pertanian. Pada Selasa, 19 Juli 2022 digelar seminar nasional yang dilakukan secara hybrid (luring dan daring) di Hotel Astoria Lombok dan melalui Zoom, NTB. Seminar nasional yang membahas bagaimana kondisi kemiskinan pada sektor pertanian khususnya di daerah NTB (Nusa Tenggara Barat) ini dihadiri oleh Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI; Meindra Sabri, yang juga perwakilan dari BPS RI; Ardi Adji, Asisten Ketua Pokja Kebijakan TNP2K; Iswandi, Kepala Bappeda NTB; serta Iwan Harsono dan I Ketut Budastra yang merupakan perwakilan dari Universitas Mataram.  

Ateng Hartono membahas bagaimana kondisi kemiskinan di NTB. Ateng mengatakan bahwa sesuai data persentase penduduk miskin usia 15 tahun keatas berdasarkan lapangan usaha pada bulan Maret 2021 oleh BPS RI, menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin terbanyak adalah yang bekerja di sektor pertanian, tepatnya sebesar 55,01%, sedangkan pada sektor lain seperti administrasi pemerintahan dan pendidikan hanya sebesar 3,28%, perdagangan, akomodasi, dan penyediaan makan minum sebesar 17,27%, konstruksi sebesar 7,20%, industri pengolahan 8,41%, serta lainnya sebesar 8,83%. Hal tersebut disebabkan oleh masih adanya pekerja di sektor pertanian yang tidak dibayar. Ia juga menyebutkan bahwa secara rata-rata, 1 rumah tangga miskin pertanian di NTB memiliki 4 anggota rumah tangga, sehingga meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Sesi Diskusi dengan Para Narasumber

Sumber: Dokumentasi kegiatan

Ardi mengatakan bahwa untuk mengatasi kemiskinan di sektor pertanian, diperlukan perpindahan subsidi input menjadi subsidi output di sektor pertanian. Bulog telah melakukan subsidi ouput pada sektor pertanian dengan menjaga stabilitas harga pangan melalui berbagai upaya seperti penetapan harga minimum untuk hasil pertanian, penggunaan metode cash & carry yaitu petani langsung dibayar dengan uang tunai setiap menyetorkan produknya, serta membentuk unit khusus untuk penyerapan gabah dan sebagainya. Namun, dalam banyak kasus, petani masih memilih untuk menjual produknya kepada para spekulan karena harga jual mereka lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah. 

Selain subsidi output, pemanfaatan e-commerce (digital marketing) dapat membantu mengurangi kemiskinan di sektor pertanian seperti yang dijelaskan oleh Meindra Sabri, Adanya e-commerce dapat memberikan manfaat bagi produsen maupun konsumen. Manfaat pada produsen diantaranya adalah jangkauan usaha yang lebih luas, mengurangi biaya operasi, jam buka yang lebih lama, kecepatan time-to-market, biaya komunikasi/koordinasi yang lebih rendah, meningkatkan hubungan dengan konsumen, informasi yang up-to-date dan sebagainya. 

Sedangkan manfaat e-commerce pada konsumen diantaranya adalah memudahkan konsumen dalam membeli produk dimanapun dan kapanpun, lebih banyak pilihan produk dan jasa, harga yang lebih murah, informasi yang lebih lengkap, serta dapat membeli produk sesuai selera. Manfaat yang diberikan oleh e-commerce ini diharapkan dapat meningkatkan minat pembeli sehingga meningkatkan pemasukan para petani. Adapun contoh e-commerce sektor pertanian adalah Kecipir, Tanihub, dan Sikumis. 

Untuk mengatasi kemiskinan di NTB sendiri, Iswandi mengatakan bahwa berbagai upaya penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan di NTB, seperti inovasi gerakan Desa Gemilang dan Gerakan Multi Pihak Penanggulangan Kemiskinan (GMP-PK). Namun, NTB memiliki sejumlah tantangan yang harus dihadapi seperti belum tersedianya kelembagaan penanggulangan kemiskinan tingkat desa, inisiasi inovasi yang dikembangkan level provinsi belum optimal implementasinya di desa, dan masih diperlukan data mikro seperti lokus dan target yang dapat memperjelas kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro. 

Data tersebut nantinya dapat menjadi input untuk perencanaan dan proses pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. Ardi menambahkan bahwa terdapat tantangan lain khususnya pada penghapusan kemiskinan di sektor pertanian saat ini yaitu apakah Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten di NTB mampu melakukan subsidi output sektor pertanian tersegmentasi sampai tingkat desa dan bagaimana BPS dapat memanfaatkan data sensus pertanian 2023 untuk penghapusan kemiskinan. 

Kegiatan ini dimoderatori oleh Mia Rusmayanti dan juga disiarkan secara langsung malalui YouTube Channel: BPS Provinsi NTB. Bagi para pembaca yang tertarik dengan tema-tema seputar penanggulangan kemiskinan, silahkan mengunduh produk-produk pengetahuan TNP2K pada website Produk Pengetahuan TNP2K. Untuk mendapatkan perkembangan terbaru mengenai produk-produk pengetahuan TNP2K, silakan ikuti akun resmi media sosial TNP2K di Instagram: @tnp2k_official dan Twitter: @tnp2k