TNP2K organised the dissemination of ‘Results of the Study on the Adequacy of the National Health Insurance Benefit Package for Participants with Disabilities’.
The Secretariat of the Vice President (Setwapres) organised a knowledge forum entitled ‘Dissecting Poverty Reduction Efforts’.
25 July 2022
Penyebarluasan pengetahuan yang dihasilkan dari sebuah studi terkait dengan penanggulangan kemiskinan, terutama yang berkaitan dengan kajian bantuan sosial, UMKM dan pengukuran data berbasis riset, diperlukan sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Untuk mewujudkan upaya tersebut, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K sebagai think tank pemerintah, ikut berpartisipasi dalam kegiatan Konferensi The Indonesian Regional Science Association atau IRSA. Kegaitan ini diselenggarakan oleh konsorsium perguruan tinggi di Indonesia sebagai upaya untuk penyebarluasan pengetahuan dan berbagi informasi.
Konferensi IRSA diselenggarakan di Lombok pada tanggal 18-19 Juli 2022. Dalam kegiatan tersebut, TNP2K tidak hanya berpartisipasi dalam menyebarluaskan pengetahuan terkait penanggulangan kemiskinan saja, namun juga mendorong upaya dialog antara akademisi, peneliti, dan pembuat kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang berkulitas. TNP2K juga berkesempatan membuka booth untuk mengenalkan produk-produk pengetetahuan terbaru yang dihasilkan dari kajian-kajian Uni dan Tim Kebijakan Sekretariat TNP2K.
Dalam kegiatan ini, TNP2K berpartisipasi dalam sesi khusus dengan menghadirkan tiga orang perwakilan yang berkesempatan untuk memaparkan hasil kajiannya. Sesi khusus dibuka oleh Suprayoga Hadi selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K dengan memaparkan pengalamannya dan apa yang sudah dilakukan oleh TNP2K dalam mendorong kebijakan berbasis bukti untuk meningkatkan kualitas kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, Suprayoga Hadi juga menjelaskan secara singkat dukungan TNP2K terhadap program pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pengembangan data penargetan alternatif khusus untuk kemiskinan ekstrem.
Gambar 1: Sesi Pembukaan dan Pemaparan oleh Sekretaris Eksekutif TNP2K
Sumber: Dokumentasi Kegiatan
Sesi khusus kedua, dilanjutkan dengan presentasi oleh Sudarno Sumarto selaku Kepala Penasihat Kebijakan TNP2K. Sudarno memaparkan sejarah singkat Basis Data Terpadu Indonesia dan mengapa Indonesia selalu berurusan dengan data sampai saat ini. Selain itu, Sudarno juga menjelaskan tantangan pengelolaan data yang dihadapi Indonesia selama ini. Menurutnya hal tersetut terjadi dikarenakan aspek teknis yang menargetkan penerima manfaat sesuai dengan pemenuhan syarat untuk menghindari “inclusion and exclusion errors” serta aspek politis terkait koordinasi dan upaya lintas kementerian dan lembaga dalam meningkatkan dan memperbarui data.
Pada akhir sesi persentasinya, Sudarno Sumarto menyatakan bahwa saat ini TNP2K diberi amanat untuk mendukung upaya menuju target pengentasan Kemiskinan Ekstrem di tahun 2024 melalui data alternatif baru yang telah dirumuskan, yaitu data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Gambar : Sesi Presentasi Kedua oleh Kepala Penasihan Kebijakan TNP2K
Sumber: Dokumentasi Kegiatan
Sesi presentasi ketiga disampaikan oleh Elan Satriawan selaku Kepala Tim Kebijakan TNP2K yang menjelaskan program bantuan pangan di Indonesia. Elan menjelaskan bahwa program bantuan pangan sangat penting karena merupakan kebutuhan primer masyarakat rentan dan miskin dan Indonesia telah mengembangkan program bantuan pangan sejak tahun 2000. Selain itu, Elan juga menjelaskan tantangan pelaksanaan program yang kemudian digambarkan melalui 6-point ketidaktepatan pelaksanaan program Raskin. Untuk itu, TNP2K bekerjasama melaksanakan studi evaluasi untuk menemukan bukti dan merumuskan rekomendasi kebijakan terbaik untuk meningkatkan kualitas program tersebut.
Gambar 3: Sesi Presentasi Ketiga oleh Ketua Tim Kebijakan TNP2K
Sumber: Dokumentasi Kebijakan
Sesi khusus TNP2K ditutup dengan pemaparan keempat yang dibawakan oleh Raden Purnagunawan selaku Ketua Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi, TNP2K. Pada sesi ini, Purnagunawan menyoroti penggunaan dana desa dan pemerintahan desa yang saat ini menjadi terdesentralisasi. Purnagunawan menyatakan bahwa penggunaan dana desa harus diarahkan kepada kegiatan yang berdampak langsung pada kesejahteraan desa, seperti kualitas pelayanan dasar publik, ekonomi produktif dan lainnya. Berdasarkan pada temuan kajian TNP2K, alokasi dana desa saat ini belum mencerminkan alokasi yang adil dan mewakili jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, TNP2K memberikan dukungan teknis kepada DJPK Kementerian Keuangan dalam menyesuaikan formula dana desa serta mengadvokasi reformasi perumusan dana desa dengan menyediakan pedoman, penelitian, kajian dan policy brief serta memfasilitasi dashboard desa sebagai alat monitoring.
Gambar 4: Sesi Presentasi Keempat oleh Ketua Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi TNP2K
Sumber: Dokumentasi Kegiatan
Selain terdapat sesi khusus pemaparan oleh TNP2K, terdapat juga booth pameran. Pada booth pameran tersebut, TNP2K mengenalkan produk-produk pengetahuan terbarunya seperti buku, laporan dan policy brief kepada para peserta konferensi. TNP2K juga menyediakan brosur dan infografis yang berisi materi percepatan penghapusan kemiskinan esktem (PPKE).
Gambar 5: Display Booth Pameran
Sumber: Dokumentasi Kegiatan
Pada kegiatan pameran tersebut, TNP2K juga berkesempatan untuk mensosialisasikan kajian yang telah dilakukan serta sosialisasi pemanfaatan Knowledge Management System yang diberinama SINERGIS. Pameran TNP2K dalam konferensi IRSA di Lombok 2022 mendapat antusiasme yang cukup tinggi dari para peserta, terlihat dari meriahnya kunjungan booth dan banyak peserta yang silih berganti berdatangan.
Gambar 6: Sosialisasi dan Kunjungan Booth Pameran
Sumber: Dokumentasi Kegiatan