29 May 2013

Forum Kebijakan Publik Asia atau Asia Public Policy Forum (APPF) merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Harvard Kennedy School, Yayasan Rajawali, AusAID, BAPPENAS, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Forum bertujuan untuk membahas isu-isu sentral dalam pengembangan kebijakan publik di wilayah Asia Pasifik. Tahun ini, forum berlangsung di Jakarta dari tanggal 28 hingga 30 Mei 2013 dengan tema “Kemiskinan, Ketimpangan dan Perlindungan Sosial”.

Berbagai tema seperti: Arah Jangka Panjang dan Perkembangan Terkini Program Perlindungan Sosial, Pengukuran Tingkat Kerentanan terhadap Kemiskinan, Pelaksanaan Kebijakan Penciptaan Lapangan Kerja dan lain-lain akan ditampilkan oleh para pakar dari dalam dan luar negeri seperti: Dr. Fabio Veras Soares dari International Policy Centre for Inclusive Growth Brazilia; Prof. Li Shi dari Institute for Income Distribution, Beijing Normal University China; Professor Vedi Hadiz dari Murdoch University Perth Australia; Prof. M. Ramesh dan Prof. Mukul Asher dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore; Dr. Simone Cecchini dari Economic Commission for Latin America and the Carribean, Dr. Sri Wening Handayani dari ADB dan lain sebagainya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling berhasil menurunkan tingkat kemiskinan penduduknya. Terhitung sejak 2006, angka kemiskinan di Indonesia bergerak turun dari 17,8% menjadi 11,6% pada tahun 2012. Namun demikian, penurunan angka kemiskinan tersebut dibarengi dengan meningkatnya ketimpangan. Untuk itu, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran menjadi sangat penting. Serupa dengan negara berkembang lainnya, banyak penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan. Masih terdapat sekitar 28,59 juta penduduk miskin dan rentan miskin pada tahun 2013.

TNP2K dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 memiliki peran penting dalam berkoordinasi untuk perbaikan mekanisme pelaksanaan program dan perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang bersasaran (targeted programs). Koordinasi dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Untuk menjawab tantangan ini, Pemerintah Indonesia melakukan pengelompokan program penaggulangan kemiskinan berdasarkan sasarannya. Klaster 1, merupakan program penanggulangan kemiskinan dengan sasaran rumah tangga yang terdiri dari Program Keluarga Harapan, Bantuan Siswa Miskin, Raskin, dan Jamkesmas. Klaster 2, merupakan program penanggulangan kemiskinan dengan sasaran komunitas, salah satu program yang terkenal adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Klaster 3, merupakan program penanggulangan kemiskinan dengan sasaran usaha mikro dan kecil (UMK), salah satu program yang terkenal adalah Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah forum ini, karena Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan reformasi pada berbagai program perlindungan sosial. Utamanya adalah untuk memahami berbagai program perlindungan sosial yang telah dan sedang diupayakan pemerintah Indonesia dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, Indonesia juga dapat belajar dari praktek terbaik yang dilakukan oleh negara lain.

Dalam sambutannya, Sekretaris Eksekutif TNP2K, Dr. Bambang Widianto, menambahkan, “Selama dua tahun terakhir, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia meliputi upaya peningkatan cakupan dan perbaikan sasaran dari program-program perlindungan sosial yang telah berjalan. Pada saat ini, TNP2K memiliki Basis Data Terpadu (BDT) yang mencakup daftar nama dan alamat 40% rumah tangga dengan status sosial ekonomi terendah. Data dari BDT ini digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program-program perlindungan sosial baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal.”

Pada penyelenggaraan kali ini, APPF mengundang para pengambil kebijakan dan peneliti dari berbagai negara Asia termasuk Vietnam, Thailand, China, India, Laos, Kamboja, Timor Leste, Filipina, Singapore, Bangladesh, dan Indonesia. Selain itu turut hadir peneliti dari Brazil, Chile, dan Afrika Selatan, universitas-universitas regional, serta tenaga-ahli dari Asian Development Bank, Institute of Development Studies, AusAID, serta World Bank.

Untuk membaca paparan Sekretaris Eksekutif TNP2K, lihat disini.

Materi presentasi narasumber lainnya dalam APPF:

Challenges in Measuring Poverty and Inequality (Bob Baulch)

Inclusive Growth Poverty, Inequality and Employment (Fabio Veras S,Raquel Ramos, Rafael Ranieri)

Measurements of Vulnerability to Povertym (Hermann Waibel)

Social Security Reform In China (Li Shi)

Social Safety Nets in India,Indonesia,Philippines (M Ramesh)

Measuring Vulnerability to Poverty (Matthew Wai-Poi)

Financing Social Protection: Now and in the Future (Michael Samson)

Financing Social Protection in Developing Asia (Mukul G. Asher)

Community Action and Social Protection in Indonesia (Robert Wrobel)

Combating Poverty and Inequality (Sarah Cook)

Balancing Employment and Social Protection Policy (Shamika Ravi)

Social Protection, Poverty, and Inequality (Simone Cechhini)

Poverty, Inequality and Recent Development of Social Protection The Social Protection Index: Assessing Results for Asia and the Pacific (Sri Wening Handayani)

Measuring Income and Multi-Dimensional Poverty (Sudarno Sumarto)

Social Protection Governance in Vietnam and Thailand: Lessons Learned on Decentralization (Thaveeporn Vasavakul)