Maternity protection is a form of protection for women to remain able to work without reducing the welfare of themselves and their children and family
Developing A Comprehensive, Inclusive, and Adaptive Social Protection System for All in Indonesia
04 September 2022
Jakarta, 2 September 2022 - Sebagai upaya pemerintah untuk mendorong percepatan penyelesaian masalah kemiskinan ekstrem, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) menandatangani kesepakatan pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) untuk digunakan dalam program penyaluran subsidi LPG tabung 3 kg pada hari Jumat di Jakarta.
Penandatanganan ini dilakukan dalam acara rapat koordinasi pelaksanaan registrasi konsumen pengguna LPG tabung 3kg dengan data P3KE sebagai penerapan Instruksi Presiden No. 4 tahun 2022 yang mengarahkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan langkah konvergensi dan sinkronisasi program penghapusan kemiskinan ekstrem.
Dalam sambutannya Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Andie Megantara selaku Ketua Satuan Tugas Pengelola Data P3KE mengatakan bahwa penggunaan data P3KE ini akan mendorong konvergensi program penanggulangan kemiskinan ekstrem antar kementerian dan lembaga terkait, “Salah satu prasyarat agar intervensi konvergen dan sinergi adalah kementerian/lembaga dan pemerintah merujuk pada sasaran yang sama.”
Dalam acara tersebut Direktur Jendral Migas ESDM Tutuka Ariadji menyatakan bahwa penandatangan perjanjian kerjasama ini merupakan langkah yang penting dalam pelaksanaan program subsidi LPG, “Kesepakatan ini menjadi awal langkah nyata untuk pencapaian subsidi LPG yang tepat sasaran sehingga dapat menjadikan subsidi yg berkeadilan,” jelasnya.
Sekretaris Eksekutif TNP2K, Suprayoga Hadi yang juga merupakan Wakil Ketua I Satgas Pengelolaan Data P3KE turut hadir dan menyambut baik ditandatanganinya perjanjian kerjasama penggunaan data P3KE, “TNP2K terus memberikan dukungan dalam perbaikan kebijakan subsidi energi termasuk kebijakan transformasi subsidi LPG agar lebih tepat sasaran dan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan,” ungkapnya.
Dengan terpusatnya penggunaan data P3KE, dan fokus pada wilayah yang terdapat penduduk miskin ekstrem serta berpedoman pada langkah konvergensi dalam implementasinya, maka diharapkan pemerintah pusat maupun daerah dan seluruh pemangku kepentingan mampu menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Asdep Jaminan Sosial Kemenko PMK selaku Koordinator Kelompok Kerja Bidang Operasional, Pelayanan Data, dan Sosialisasi Tim Satgas Data P3KE Dyah Trikumolosari, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Soerjaningsih, Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Mulyono serta Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.