Maternity protection is a form of protection for women to remain able to work without reducing the welfare of themselves and their children and family
Developing A Comprehensive, Inclusive, and Adaptive Social Protection System for All in Indonesia
07 March 2014
“Seperti bayi manusia yang baru lahir, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sangat membutuhkan dukungan dari kita semua,” ungkap dr Supriyantoro, Sp. P., MARS, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan pada saat sosialisasi JKN di Balikpapan pada tanggal 6 Maret 2014 yang lalu yang difasilitasi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Pernyataan ini, yang disampaikan pada saat acara media roadshow di Hotel Aston Balikpapan, untuk menanggapi animo serta harapan masyarakat terhadap Program JKN sangat tinggi. Masyarakat mengharapkan Program JKN dapat memenuhi semua ekspektasinya di bidang jaminan kesehatan, sementara upaya untuk memperbaiki pelaksanaan program JKN ini masih harus terus dilakukan.
Pada pertemuan tersebut, selain dihadiri oleh Supriyantoro, juga hadir sebagai nara sumber lainnya, dr Tolopan Tobing, MM., CERG., Kepala Badan Pengelola Jaminan Sosial / BPJS Kesehatan Divisi Regional VIII serta dr Rini Retno Sukesi, M. Kes., Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Acara dihadiri oleh perwakilan media di provinsi Kalimantan Timur yang berasal dari media cetak, elektronik maupun online.
Dari hasil diskusi yang berlangsung saat pertemuan, terlihat bahwa masih diperlukan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dari masyarakat dalam mengakses Program JKN maupun tugas dan tanggung jawab BPJS sendiri sebagai pengelola program. Berdasarkan hal tersebut, Tobing menyanggupi untuk menindaklanjutinya.
Sehari sebelumnya, TNP2K juga memfasilitasi sosialisasi sejenis di Manado, bertempat di Hotel Swiss-bel dan hadir sebagai nara sumber dr Donald Pardede, MPPM., Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan, drg Betsy M. O. Roeroe, Kepala Departemen Manajemen Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Divisi Regional X dan drs Djonny Matali, Apt., Kepala Bidang Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Dalam diskusi juga terungkap bahwa masih banyak masyarakat di Sulawesi Utara yang belum mendaftar menjadi peserta JKN.
Adapun di awal minggu, pada tanggal 4 Maret 2014, TNP2K memfasilitasi sosialisasi di Kota Pontianak, bertempat di Hotel Santika. Pada kesempatan tersebut Kementerian Kesehatan menugaskan drg Armansyah, MPPM., Kepala Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan Pelayanan dari Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan serta dr Sri Ponco Handayani, MM., AAK., Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional IV yang membawahi provinsi DKI Jaya, Banten dan Kalimantan Timur.
Dari ketiga kegiatan sosialisasi tersebut, secara umum disampaikan bahwa program JKN yang diluncurkan oleh pemerintah pada 1 Januari 2014 ini adalah amanat Undang Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional / SJSN. Memiliki prinsip asuransi sosial, yaitu peserta memiliki kewajiban untuk membayar iuran yang cukup terjangkau, dapat dilayani di semua wilayah Indonesia dan mendapatkan pelayanan yang sama. Serta JKN bukanlah merupakan program pengobatan gratis, melainkan program jaminan kesehatan yang menjamin pemerataan dan keadilan serta kemandirian masyarakat.
Selain itu juga ditekankan bahwa Program JKN membutuhkan dukungan dari pihak media dalam mensosialisasikan serta menjadi fungsi kontrol dalam pelaksanaan program. Setiap nara sumber menyampaikan juga bila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program, maka besar harapannya media dapat membantu memberikan informasi tersebut. Dengan demikian cita-cita memiliki suatu Sistem Jaminan Sosial Nasional akan dapat terpenuhi.