Menuju Peningkatan Kualitas JKN, TNP2K Inisiasi Studi Evaluasi Program

29 October 2016

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memprakarsai dilaksanakannya studi guna perumusan kebijakan yang menjamin keberlanjutan dan peningkatan mutu JKN. Sebagai langkah awal, TNP2K mengundang berbagai stakeholder di bidang Kesehatan dari kalangan Kementerian/Lembaga dalam Official Launch “Studi Evaluasi JKN: Setelah Hampir 3 (tiga) Tahun Implementasi” di Hotel Mandarin, Jakarta Pusat pada Kamis, 27 Oktober 2016.

Sebagaimana diketahui, JKN sudah berlangsung hampir tiga tahun, dan sudah banyak membantu masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri ada sejumlah isu yang patut mendapat perhatian, seperti mengenai kualitas layanan, kecukupan dana, serta kesinambungan JKN. Pertemuan ini diharapkan bisa memberikan gambaran bentuk studi yang akan dilaksanakan.

Acara dibuka oleh Elan Satriawan, Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Kebijakan TNP2K. Pada awal acara Jonathan Ross dari USAID menyampaikan kepada hadirin mengenai dukungan USAID pada kegiatan studi evaluasi JKN. Selanjutnya Prastuti Suwondo (Becky), Koordinator Pokja Kesehatan Sekretariat TNP2K memberikan paparan pengenalan mengenai evaluasi JKN. Paparan berikutnya oleh Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH. Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) mengenai pola penilaian JKN yang ada saat ini serta hal-hal yang ingin dicapai, kemudian yang berikutnya Arin Dutta dari H+ membahas mengenai research question dan data yang dibutuhkan.

Kegiatan selanjutnya adalah membuka masukkan dari para hadirin dengan dimoderatori Prastuti Suwondo. dr. Donald Pardede, MPPM, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggali mengenai permasalahan yang sedang dihadapi JKN saat ini dan diproyesikan masih akan ada dalam tahun-tahun ke depan. Pardede mengungkap sejumlah isu yang perlu mendapatkan pendalaman studi seperti konsep Universal Health Coverage, upaya mendapatkan manfaat tanpa mengorbankan kualitas, masalah anggaran kesehatan, penyesuaian tarif, penyedia layanan, serta keberlanjutan program.

Masukkan berikutnya berasal dari dr. Siswanto, MHP, DTM, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes), Kemenkes. Siswanto menyoroti mengenai pengelolaan dana kapitasi Puskesmas. Dirinya mengharapkan studi yang dilakukan komperhensif holistik, sehingga bisa menghasilkan intervensi kebijakan yang efektif dan efisisen. Siswanto juga menyampaikan bahwa Badan Litbangkes menyediakan data sekunder dari hasil penelitian yang sudah mereka hasilkan seperti penelitian unit cost dan pembiayaan puskesmas yang bisa mendukung analisis dari studi ini.

dr. Kalsum Komaryani, MPPM, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes juga memberi masukkan. Kalsum berpendapat, agar dapat mencapai tujuan akhir JKN, yaitu peningkatan status kesehatan, studi perlu membahas mengenai akses, quality, dan financial protection. Kalsum berharap studi juga bisa menggambarkan keterkaitan antara performance dari fasilitas kesehatan dengan pembayaran, seperti hubungan antara gaji dengan performa kerja petugas, sehingga bisa mewujudkan institusi kesehatan yang prima.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan launching ini akan dibentuk streering committee untuk menjalankan studi yang melibatkan seluruh stakeholder yang diundang dalam acara ini.

Hadir dalam kegiatan ini, Pudjo Hardijanto, Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN); dr. Donald Pardede, MPPM, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan, Kemenkes; dr. Siswanto, MHP, DTM, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kemenkes; dr. Kalsum Komaryani, MPPM, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes; R. Maya Amiarny Rusady, Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan; Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, PhD., Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, BAPPENAS; Pak Enal – Perwakilan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Prof. Budi Hidayat, SKM, MPPM, Ph.D, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI; Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH. Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI; Ronald Yusuf, Kepala Sub-bidang Resiko Ekonomi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan; Irma Marlina, Kepala Sub-bidang Belanja Bantuan Sosial Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan; Perwakilan Pusat Analisis Determinan Kesehatan Kementerian Kesehatan; Jonathan Ross dan Khajavi dari USAID; serta Oliver Mathieson, Arin Dutta, dan Prabhakaran Shreeshant dari Palladium.