Maternity protection is a form of protection for women to remain able to work without reducing the welfare of themselves and their children and family
Developing A Comprehensive, Inclusive, and Adaptive Social Protection System for All in Indonesia
12 June 2015
Setelah mendapatkan pemaparan mengenai strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia melalui lokakarya yang dilakukan selama tiga hari, 3-5 Juni lalu, di kantor Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Jakarta, para jurnalis berkesempatan melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 8-10 Juni guna melihat langsung Pelayanan Satu Pintu Penanggulangan Kemiskinan yang telah diluncurkan pada (23/03/15).
Siang itu para jurnalis disambut langsung oleh Bupati Belitung Timur, Basuri Tjahaja Purnama dan dalam sambutannya beliau menyatakan bahwa persoalan utama dalam upaya pembangunan di Indonesia adalah Kemiskinan, Ketimpangan dan Kerentanan. Ketiga persoalan tersebut menurutnya adalah prioritas utama yang harus ditangani dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
“Langkah awal mengatasi persoalan tersebut adalah melalui sistem penargetan yang baik yang dapat menghasilkan data yang jelas mengenai siapa saja masyarakat yang perlu diberikan bantuan. Saat ini Pemerintah telah memiliki Basis Data Terpadu (BDT) untuk Program Perlindungan Sosial dan khusus untuk Kabupaten Belitung Timur, telah dikembangkan Basis Data Terpadu yang telah dipertajam disesuaikan dengan karakteristik khas wilayah,” jelas Basuri.
Basuri juga menyatakan penyediaan Basis Data Terpadu oleh pemerintah pusat melalui TNP2K sangat berguna dalam melancarkan program pengentasan kemiskinan di Belitung Timur. Dengan adanya fasilitas BDT, pemerintah daerah tidak perlu bekerja keras melakukan sensus masyarakat miskin. Mereka tinggal melakukan verifikasi data masyarakat miskin yang telah disediakan TNP2K.
“Intinya kalau daerah bekerja sama dengan pusat maka pelaksanaan program akan berjalan efektif. Kesalahan yang terjadi selama ini adalah adanya segelintir lembaga pemerintah yang masih melakukan pencarian data kemiskinan untuk pelaksaan sosial lembaganya. Hasilnya, pelaksaan program bagi masyarakat miskin seringkali tidak tepat sasaran karena penggunaan data yang berbeda,” tegas Basuri.
Dalam penjelasanya kepada awak media, Basuri mengatakan bahwa pelayanan satu pintu penanggulangan kemiskinan di Belitung Timur terlaksana setelah tersedianya Basis Data Terpadu Kabupaten Belitung Timur serta tersedianya sumber daya manusia pada tingkat kecamatan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Saat ini pelayanan yang diberikan mampu menjangkau hingga tingkat kecamatan.
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir serta meningkatkan tingkat harapan hidup masyarakat yang diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Selanjutnya dalam upayanya mensejahterakan masyarakat Pemkab Belitung Timur, akan membangun rumah layak huni, membantu permodalan koperasi, UMKM, dan petani, berupaya memberikan lahan perkebunan masing-masing seluas 1 hektare kepada 10.000 keluarga, mengeluarkan izin wilayah penambangan rakyat seluas lebih dari 1.000 hektare, serta secara berkelanjutan membantu masyarakat mengembangan usaha perikanan dan kelautan.
Selain berdiskusi dengan Bupati Belitung Timur, para jurnalis juga diajak berdiskusi bersama kurang lebih 15 orang ibu dari penerima manfaat Program Keluaga Harapan (PKH) di kecamatan Damar, serta berkesempatan melihat dari dekat kondisi rumah tangga penduduk sekitar.