The Government Emphasizes the Importance of University Collaboration in Alleviating Extreme Poverty in Indonesia

13 May 2024

Surakarta, TNP2K - Universitas sebagai wadah bekal pengetahuan dan pusat inovasi diharapkan membantu mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Kolaborasi pemerintah dengan universitas dapat mendorong hadirnya solusi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Maju 2045.  

Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, dalam acara Forum Akademik: Menuju Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024, di hadapan civitas akademika Universitas Sebelas Maret, di Surakarta, Selasa (26/9).  

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Upaya menanggulangi kemiskinan dan mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kelompok masyarakat sipil, akademisi dan dunia usaha”, ujar Muhadjir.

Menko PMK menjelaskan, untuk mewujudkan visi Indonesia Maju pada tahun 2045, pemerintah menyusun tiga strategi pembangunan manusia, yaitu pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan produktivitas, dan pembangunan karakter dari masa prenatal sampai lanjut usia. Dalam pelaksanaan pembangunan manusia itu, pemerintah menyadari perlunya melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk civitas akademika.

“Pembangunan manusia bersifat multi-sektor dan multi-pihak dan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah daerah bersama masyarakat, akademisi serta dunia usaha,” ujar Muhadjir.

Menurut Muhadjir, pemerintah sendiri telah memperkuat skema perlindungan sosial dan subsidi terutama bagi kelompok miskin dan rentan serta memperkuat sektor usaha melalui Jaring Pengaman Sektor Riil dan Jaring Pengaman Sektor Keuangan. Hal ini untuk memastikan agar kebutuhan pangan dan energi masyarakat tercukupi dan berkelanjutan.

Meski begitu, Muhadjir mendorong universitas dengan keberagaman kepakaran dan disiplin ilmu yang dimilikinya untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah dalam menghasilkan inovasi berdampak permanen sebagai solusi menyelesaikan masalah kemiskinan.

“Pemerintah menyadari perlunya inovasi baru dalam penanggulangan kemiskinan di negara kita untuk menghasilkan perubahan yang berdampak permanen bagi kehidupan saudara-saudara kita yang terbelenggu kemiskinan selama ini,” harap Muhadjir.

Forum akademik dihadiri civitas akademika yang terdiri dari mahasiswa dan dosen Universitas Diponegoro. Hadir sebagai pembicara pada sesi tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK, Andie Megantara, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kemenko PMK, Prof. Dr. Nunung Nuryartono, Kepala Bappeda Kota Surakarta, Sri Wardhani Poerbowidjojo, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, Prof. Djoko Suhardjanto. Turut hadir Wakil Rektor 4 Universitas Sebelas Maret, Prof Irwan Trinugrono.

Angka kemiskinan di Indonesia tahun 2023 berkisar pada 9,36 persen, dimana persentase penduduk miskin perkotaan di Indonesia menurun dari 7,50 persen pada Maret 2022 menjadi 7,29 persen pada Maret 2023. Sementara, persentase penduduk miskin perdesaan juga menurun dari 12,29 persen pada Maret 2022 menjadi 12,22 persen pada Maret 2023. Adapun persentase kemiskinan untuk Kota Surakarta pada tahun 2022 turun menjadi 8,84 persen, dari 9,40 persen pada tahun 2021. Hal ini membuat pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin turun dari sebanyak 74,91 ribu jiwa menjadi 69,94 ribu jiwa.

Sekretaris Menteri Koordinator bidang PMK, Andie Megantara menjelaskan kolaborasi antara pemerintah dengan sektor bisnis, masyarakat, media, dan perguruan tinggi menjadi kunci strategis dalam upaya mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.  Apalagi universitas memiliki peran menghasilkan solusi berkelanjutan dan permanen.

“Peran perguruan tinggi dalam kolaborasi penta helix tidak hanya memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan, tetapi juga memastikan solusi yang dihasilkan bersifat berkelanjutan dan permanen,” ujar Andie.

Lebih lanjut Andie menjelaskan, universitas dapat mengembangkan riset dan teknologi untuk menghasilkan solusi berkelanjutan. Universitas juga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan generasi muda melalui pendidikan dan pelatihan sehingga mereka berpeluang mendapatkan peningkatan ekonomi. Sementara dengan jaringan yang luas, universitas menjadi jembatan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menggagas dan menerapkan inisiatif yang berdampak bagi masyarakat miskin.

Untuk itu, Andie mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memperkuat tekad dan komitmen untuk mencapai kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024.

“Mari kita gunakan pembelajaran yang kita dapat hari ini sebagai inspirasi untuk menciptakan inovasi guna membuat terobosan jalan keluar bagi saudara-saudara kita yang terbelenggu dalam kemiskinan selama ini,” tegas Andie.

Forum Akademik ini dilakukan sebagai salah satu upaya pelibatan dan kerja bersama pemerintah dengan pihak civitas akademik untuk percepatan pengentasan kemiskinan. Sebelum dilakukan di Universitas Brawijaya, forum serupa telah dilakukan di IPB University, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, dan akan dilanjutkan ke beberapa universitas lainnya di Indonesia.