TNP2K organised the dissemination of ‘Results of the Study on the Adequacy of the National Health Insurance Benefit Package for Participants with Disabilities’.
The Secretariat of the Vice President (Setwapres) organised a knowledge forum entitled ‘Dissecting Poverty Reduction Efforts’.
01 April 2021
Selain menyebabkan masalah kemiskinan, pandemi Covid-19 juga memunculkan masalah ketimpangan ekonomi. Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan ekonomi suatu wilayah adalah Rasio Gini. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Rasio Gini Indonesia naik dari 0,380 pada tahun 2019 menjadi 0,385 pada tahun 2020. Peningkatan rasio gini ini menandakan bahwa terdapat peningkatan ketimpangan pendapatan selama masa pandemi, khususnya terhadap kelompok miskin dan rentan, karena pandemi ini sangat berdampak pada mereka.
Gambar 1. Salah Satu Paparan Suprayoga Hadi selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K
Sumber: TNP2K, 2021
Isu ketimpangan ekonomi ini dibahas pada acara webinar yang berjudul “Setahun Pandemi COVID-19: Ujian Menjinakkan Ketimpangan di Indonesia”. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) melalui aplikasi zoom meeting dan streaming YouTube channel pada 25 Maret 2020.
Pemateri pertama pada webinar ini adalah Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia, Elly Rosita Silaban. Ia mengatakan bahwa semakin parah pandemi dalam suatu wilayah, maka wilayah tersebut cenderung semakin parah pula ketimpangan ekonominya. Ketimpangan ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang lebih berdampak kepada masyarakat miskin dan rentan. Sebagai contoh, Elly mengatakan bahwa salah satu kelompok yang paling terdampak pandemi adalah kelompok pekerja Informal karena kelompok ini cenderung tidak memiliki tabungan dan program jaminan sosial. Lalu, Perempuan juga merupakan salah satu pihak yang paling terdampak karena memiliki pekerjaan rumah tangga yang bertambah saat di rumah.
Setelah Elly menyampaikan paparannya, selanjutnya giliran Sekretaris Eksekutif TNP2K, Suprayoga Hadi menyampaikan materinya. Yoga mengatakan, masalah kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi selama pandemi juga sangat dipengaruhi oleh jumlah orang rentan yang relatif tinggi. Yoga mengatakan, dalam menghadapi masalah kemiskinan dan ketimpangan ini, pemerintah telah menggalakkan program Bantuan Sosial yang diarahkan kepada 60% kelompok masyarakat termiskin. Usaha ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi. Contoh program bantuan ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Desa, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Subsidi Gaji, dan subsidi listrik, dan lain-lain.
Dalam paparannya, Yoga juga menekankan bahwa penyampaian bantuan harus disalurkan secara efektif dan efisien. Saat ini, pemerintah sedang berupaya untuk memperbaiki penyaluran bantuan. Salah satu usaha pemerintah dalam memperbaiki penyaluran bantuan adalah dengan melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bantuan sosial dapat menyentuh 60% masyarakat termiskin. Sebagai informasi, bahwan DTKS sebelum dilakukan pemuthakhiran, hanya dapat menjagkau 40% masyarakat termiskin saja. Selain itu, Yoga mengatakan, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan pihak swasta sangat dibutuhkan dalam mempercepat pengentasan kemiskinan.
Paparan berikutnya disampaikan oleh Media Wahyudi Askar selaku Peneliti INDEF. Ia mengatakan, akurasi penerima manfaat bantuan sosial harus diperbaiki karena masih banyak masyarakat miskin yang tidak mendapat bantuan. Menurut penelitian dari INDEF, perempuan, UMKM masyarakat miskin, dan anak muda merupakan pihak yang paling terdampak dari pandemi ini.
Hal ini diamini oleh Dosen Senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Dartanto. Bahkan, Teguh mengatakan bahwa masih banyak lagi pihak yang sangat dirugikan dari pandemi ini. Misalnya adalah pelajar yang tidak memiliki teknologi dan internet karena mereka tidak bisa mengikuti kegiatan belajar secara daring. Lalu, pihak lainnya yang sangat dirugikan adalah para kelompok masyarakat yang tidak ikut serta dalam program bantuan sosial dan jaminan sosial, sehingga kelompok ini sangat rentan terhadap bencana.
Acara ini diakhiri oleh sesi tanya jawab dari para peserta webinar. Semua pemateri pada acara ini turut aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para peserta. Bagi yang tertarik dengan tema-tema seputar penanggulangan kemiskinan khususnya dalam rangka respon Covid 19, silahkan kunjungi website resmi TNP2K untuk dapat mengakses produk-produk pengetahuan yang telah dipublikasikan. (KM)