Digital Innovations in Helping Poverty Alleviation during the Covid-19 Pandemic

22 March 2021

Hingga saat ini, pandemi Covid-19 di Indonesia masih menjadi masalah utama yang belum terselesaikan. Pada tanggal 17 Maret 2021, terdapat 131.695 kasus aktif Covid-19. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka kemiskinan naik dari angka 9,22 persen pada tahun 2019 menjadi 10,19 persen pada 2020 yang ditengarahi akibat terkena imbas dari situasi pandemi ini. Bahkan, INDEF memproyeksi angka kemiskinan masih naik menjadi 10,5 persen pada tahun 2021.

Gambar 1. Webinar "How Digital Transformation Can Assist Indonesia's Economic Recovery: The Role of E-Government"
Sumber: TNP2K, 2021

Dalam menangani masalah kemiskinan, pemerintah mengimplementasikan program-program yang dinilai dapat mengurangi kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Desa, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Subsidi Gaji, dan subsidi listrik. Program ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan di masa pandemi.

Pembahasan terkait inovasi teknologi pun banyak dibahas untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari program-program ini. Untuk memperkaya ide dan gagasan terkait masalah tersebut, diselenggarakanlah webinar dengan judul “How Digital Transformation Can Assist Indonesia’s Economic Recovery: The Role of E-Government”. Kegiatan diskusi webinar ini dilaksanakan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada tanggal 15 Maret 2021.

Salah satu pembicara yang hadir dalam webinar ini yaitu Suprayoga Hadi selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Ia mengatakan, inovasi teknologi akan membantu memulihkan ekonomi Indonesia dengan cepat. Yoga juga mengatakan bahwa salah satu contoh implementasi inovasi teknologi terkait pengentasan kemiskinan adalah dengan mengupayakan penyaluran bantuan dan subsidi secara cashless dan menerapkan teknologi finansial (fintech).

Gambar 2. Presentasi dari Suprayoga Hadi selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K
Sumber: TNP2K, 2021

Yoga mengatakan, sejak tahun 2012, TNP2K melakukan uji coba terkait penyaluran bantuan sosial yang mengedepankan inovasi teknologi. Saat ini, TNP2K sedang mendukung penggunaan teknologi biometrik wajah dalam penyaluran bantuan sosial dan subsidi. Dengan teknologi biometrik wajah, penerima bantuan dapat menerima bantuan hanya dengan datang ke merchant dan melakukan otentifikasi dengan wajah mereka. Dengan teknologi ini, penyaluran bantuan dapat lebih efektif dan efisien, baik dari segi kemudahan penggunaan, biaya, dan waktu.

Akan tetapi, walaupun penggunaan fintech akan membantu penyaluran bantuan dan subsidi, Yoga mengatakan bahwa masih banyak tantangan dalam mengimplementasikan teknologi ini, seperti koneksi yang tidak rata, belum adanya kerangka regulasi yang jelas, adanya potensi dalam hal keamanan data, dan belum maksimalnya integrasi data di Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat dengan cepat menyiapkan pelaksanaan teknologi ini agar Indonesia dapat lebih cepat pulih dari krisis yang diakibatkan Covid-19.

Dalam acara ini, turut hadir pula Mohammad Rudy Salahuddin, Deputi IV Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Edimon Ginting, Deputi Direktur Jenderal ADB; Denni Puspa Purbasari, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja; Karaniya Dharmasaputra, Presiden Direktur OVO; James Villafuerte, Ekonom Senior ADB; Haryo Aswicahyono, Peneliti Senior CSIS; Philips J. Vermonte, Direktur Eksekutif CSIS; dan Winfried F. Wicklein, Direktur ADB untuk Indonesia. Acara ini ditutup oleh sesi diskusi oleh semua pembicara yang hadir. (KM)