Revitalizing Village Owned Enterprises with a Zero-Deforestation Supply Chain

29 June 2021

Sejak adanya wabah pandemi Covid-19, pemerintah indonesia mendukung revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pembangunan nasional. Usaha ini mendukung target pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 6,5% hingga 7% pada tahun 2024. Akan tetapi, target pengentasan kemiskinan ini juga harus diikuti oleh pengurangan emisi Gas Rumah Kaca, sesuai dengan ratifikasi Perjanjian Paris yang tercermin pada UU No. 16/2016.

Dalam hal ini, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bersama United Nations Environment Programme (UNEP), Tropical Landscape Finance Facility (TLFF), dan UN-REDD mendorong peningkatan sektor pangan, sekaligus mendukung pengurangan emisi melalui investasi hijau pada ekonomi pedesaan. Pada tahun 2020, TNP2K yang bekerja sama dengan UNEP, TLFF, dan UN-REDD menyelenggarakan empat webinar untuk mengeksplorasi potensi pendanaan hijau bagi di sektor pangan, pertanian, dan kehutanan. Hasil diskusi pada webinar ini kedepannya akan dijadikan Policy Research Working Paper yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, peneliti, swasta, maupun pihak lain.

Webinar ini membahas topik-topik penting seperti potensi investasi swasta di sektor pangan dengan model yang produktif dan berkelanjutan; kebijakan pengembangan usaha ekonomi desa dan strategi dalam memperkuat kelembagaan BUMDes, Model pertanian sirkular untuk mendukung ketahanan pangan dan akses keuangan hijau; dan peluang, peraturan dan strategi pendanaan hijau untuk memperkuat bisnis lokal di sektor pangan dan pertanian.

Ketimpangan di Indonesia telah meningkat secara signifikan sejak akhir 1990-an, dengan banyak rumah tangga kecil yang bergantung pada hutan  terlibat dalam pembalakan liar dan perambahan hutan. Ketimpangan ini dapat mengancam stabilitas pertumbuhan ekonomi. Kebijakan kunci untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ini adalah dengan investasi dalam perlindungan sosial dan lingkungan. Usaha ini perlu dilakukan, mengingat  ada penelitian yang mengatakan bahwa perlindungan sosial dan lingkungan yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan kemungkinan seseorang untuk mengakses pasar tenaga kerja, sehingga membantu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Hasil dari keempat webinar tersebut menghasilkan rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Wakil Presiden Indonesia. Diantaranya adalah rekomendasi untuk mengembangkan asosiasi di tingkat wilayah untuk menghasilkan dampak serta membangun kapasitas untuk memasukkan elemen pemulihan ekonomi hijau.

Gambar 1. Garis besar ekosistem kelembagaan untuk menyelaraskan BUMDes dengan rantai pasokan global (TLFF 2020)
Sumber: UN-REDD Programme

Ada  berbagai tantangan  yang harus dihadapi BUMDes agar dapat mencapai potensi terbaiknya. Seperti pada Gambar 1 di atas, contohnya adalah pembiayaan hibah untuk meningkatkan dampak BUMDes. Pembiayaan hibah dapat meningkatkan modal usaha dan dapat meningkatkan konsumsi dan lapangan pekerjaan masyarakat. Selain itu, peningkatan penggunaan teknologi pun diperlukan agar proses bisnis dapat lebih efisien dan efektif. Penggunaan teknologi ini juga termasuk pelibatan studi kelayakan untuk melacak sumber komoditas dalam hal deforestasi. 

BUMDes dapat memainkan peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat yang bergantung pada hutan dalam nilai tambah komoditas produk kayu hutan dan non-hutan. Jika kapasitas yang memadai terbentuk, BUMDes dapat berperan penting dalam menghasilkan produk dan memenuhi kebutuhan pasar global. (KM)

Sumber rujukan:
Incorporating village-owned enterprises in a zero-deforestation supply chain