Maternity protection is a form of protection for women to remain able to work without reducing the welfare of themselves and their children and family
Developing A Comprehensive, Inclusive, and Adaptive Social Protection System for All in Indonesia
28 November 2016
Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar dan guna meminimalisir ketidaktepatan sasaran dan tidak efisiennya anggaran program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar kegiatan “Penyusunan Peta Penanggulangan Kemiskinan/Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan” berupa Sistem Informasi Manajemen (SIM) Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Rumah Tangga pada Senin (31/10) bertempat di Aula Barakat.
Hadir sebagai narasumber Bambang Darsono dan Lucky Koryanto dari Unit Penetapan Sasaran Basis Data Terpadu (UPS BDT), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk memaparkan empat hal diantaranya; 1) Perkembangan angka kemiskinan dan ketimpangan, 2) Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, 3) Penajaman Alokasi Anggaran Pembangunan untuk Mengurangi Ketimpangan Kesejahteraan dan 4) Karakteristik 40 persen rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah.
Bambang juga menjelaskan bahwa data terpadu penanggulangan fakir miskin yang dimiliki saat ini dikelola TNP2K bersama dengan Kementerian Sosial RI (Kemsos). Selain itu berdasarkan data yang diperoleh Kabupaten Banjar saat ini menempati urutan terbaik dengan tingkat presentase kemiskinan paling rendah se-Provinsi Kalimantan Selatan. “Saat ini, Kabupaten Banjar merupakan kabupaten dengna tingkat kemiskinan paling rendah di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 2,87 persen, hal ini merupakan prestasi yang sangat baik, tetapi tidak boleh lengah dan sebisa mungkin harus bisa menekan jumlah kemiskinan agar semakin rendah lagi,” jelas Bambang yang hadir siang itu.
Dalam acara ini, hadir pula Bupati Banjar, H. Khalilurrahman, Wakil Bupati Banjar, H. Saidi Mansyur yang juga sebagai Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bajar, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Nasrunsyah, Tenaga Ahli dari Bappeda Provinsi Jawa Barat, Andhy Purwoko serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pemkab Banjar.