Pemanfaatan Data & Inovasi Untuk Penajaman Sasaran Program Pembangunan Daerah

13 November 2015

“Menjaga agar tingkat kemiskinan tidak bergerak naik bukanlah pekerjaan yang mudah, ini adalah tantangan kita bersama baik pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, diselenggarakan kegiatan Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 2015 (Rakertek TKPK) yang bertujuan memahirkan Bapak dan Ibu sekalian dalam menyusun perencanaan APBD yang lebih baik di masing-masing provinsi yang pro pada kemiskinan,” ujar Bambang Widianto dalam sambutan pembukaan kegiatan Rakertek TKPK tahap ketiga yang dimulai pada 11-13 November 2015 bertempat di Grand Mercure, Jakarta.

Bambang juga menambahkan banyak inovasi kebijakan yang pada kegiatan ini yang dapat dipelajari untuk kemudian dijadikan contoh dalam penyempurnaan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara bertahap di daerah masing-masing. Beliau berharap agar kegiatan ini dapat meningkatkan pemanfaatan data dan inovasi untuk penajaman sasaran program pembangunan daerah, meningkatkan inovasi kebijakan bagi tatakelola pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan peran pemantauan untuk perbaikan layaan dasar dan program penanggulangan kemiskinan.

Elan Satriawan, Ketua Pokja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam paparan pembukanya menjelaskan perlunya sinergi bukan hanya mengenai anggaran penanggulangan kemiskinan namun juga konsistensi Basis Data Terpadu (BDT) yang digunakan sebagai sinergi basis penanggulangan daerah. Hal ini dijelaskannya agar pensasaran program baik berbasis wilayah dan rumah tangga diterima dengan tepat.

Elan juga menyampaikan bahwa bahwa BDT yang dimiliki oleh TNP2K dapat dimaanfaatkan dalam menentukan prioritas intervensi program dan pengalokasian anggaran serta sasaran rumah tangga yang harus diberikan, jika hal ini dapat dilakukan dengan benar maka optimis program penanggulangan kemiskinan akan meningkat secara signifikan.

Beberapa daerah wilayah Barat seperti, Sumatera Barat, Riau, dan Jambi juga turut memaparkan program penanggulangan kemiskinan di daerahnya. Dari paparan tersebut diharapkan daerah-daerah lain dapat belajar dan menerapkannya di wilayahnya masing-masing.

Kegiatan tahap akhir ini dihadiri oleh 360 peserta yang berasal dari 12 provinsi dan 168 kabupaten/kota yaitu, Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Banten.