Maternity protection is a form of protection for women to remain able to work without reducing the welfare of themselves and their children and family
Developing A Comprehensive, Inclusive, and Adaptive Social Protection System for All in Indonesia
08 October 2013
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Jumat pagi (04/10) menerima kunjungan Bupati Belitung Timur dr. Basuri Tjahaja Purnama, M.Gizi.Sp.G yang didampingi oleh Kepala Bappeda Belitung Timur Yeni Srihartati beserta staf. Bertempat di Sekretariat TNP2K jalan Kebon Sirih nomor 35, Bupati Belitung Timur diterima oleh Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto. Dalam kesempatan tersebut dari TNP2K hadir juga Suahasil Nazara selaku Koordinator Pokja Kebijakan TNP2K, Renaldi Sofyan, Penasehat Kepala Sekretariat Bidang Hubungan Kelembagaan dan Octavius Tjiantoro, Manajer Program Unit Penetapan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan.
Maksud kedatangan pemerintah Kabupaten Belitung Timur adalah untuk melaporkan capaian terkait Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan berdiskusi lebih lanjut dengan TNP2K tentang Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan. Prestasi Kabupaten Belitung Timur dalam tiga tahun terakhir juga disampaikan Bupati yaitu peningkatkan pertumbuhan ekonomi tahun 2012 diangka 6,09 % (pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu 8 tahun Belitung Timur), menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2,51% di 2011 dan menekan angka kemiskinan menuju 7,13%.
Kabupaten dengan jumlah penduduk sebanyak 117 ribu ini memiliki target penurunan angka kemiskinan untuk tahun 2015. “Tahun 2015 kami memiliki target angka tersebut turun menjadi 4%”, jelas Basuri. Bupati Belitung Timur kemudian memaparkan tentang Program Keluarga Pelangi, program unggulan kluster 1 sebagai inovasi dari Program Keluarga Harapan (PKH).Program Keluarga Pelangi ini diharapkan dapat mendukung target penurunan angka kemiskinan ke angka 4%. Ia kemudian menjelaskan bahwa bila diperhatikan masalah orang miskin itu karena tidak memiliki aset, tidak bisa bisa mengakses dan paling susah adalah merubah mindset. “Kita harus fokus ke 3 hal tersebut, orang miskin itu kalau mau harus punya aset, akses dan mau berubah mindset”, jelas Basuri.
Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto dalam sambutannya mengapresiasi capaian pemerintah Kabupaten Belitung Timur “Sudah cukup fokus untuk pendidikan dan kesehatan, mungkin perlu ditambah kesempatan kerja”, saran Bambang. TNP2K juga mengapresiasi Program Keluarga Pelangi yang menambahkan Lansia sebagai penerima manfaat. Invoasi ini dinilai sangat bagus dan menjadi mendukung pengurangan kemiskinan. “Dan jangan lupa, pengurangan kemiskinan yg berkelanjutan adalah hasil dari seluruh kegiatan ekonomi di daerah,” imbuhnya.
Dalam paparan teknis yang disampaikan oleh Y. Restu TKPK Kabupaten Belitung Timur, disampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah melakukan beberapa capaian menjawab tantangan yang disampaikan TNP2K dalam rapat kerja teknis TKPK tahun 2012 khususnya tantangan peningkatan kapasitas Tim Teknis TKPK dan penguatan sistem pengelolaan data dan informasi. “Tantangan tersebut coba kami terjemahkan dan dikerjakan satu per satu”, ujar Restu.
Pemerintah Belitung Timur dalam kesempatan ini menjelaskan tentang pemantauan Pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) & distribusi Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dilakukan dengan melaksanakan Rakor Pengendalian, Sosialisasi Media Masa dan Pemantauan Lapangan
Dari temuan 3 kegiatan tersebut, Pemerintah Belitung Timur menyimpulkan terdapat kondisi tingginya dinamika masyarakat keluar/masuk menjadi miskin, data sasaran tidak mencerminkan kondisi dinamis tersebut, belum ada kriteria terpadu dan standarisasi mekanisme yang digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan. Selain itu disebutkan juga kurangnya integrasi dan konsolidasi data yang telah digunakan untuk kepentingan analisis dan perencanaan penargetan lebih lanjut.
Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat beberapa tantangan bagi pusat dan daerah diantaranya sulit melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap efektifitas penanggulangan kemiskinan secara tepat dan cepat. “Kita juga perlu menyusun praktek – praktek terbaik bagi standarisasi metode & proses serta kebutuhan membangun sistem informasi penanggulangan kemiskinan untuk menjamin pendataan yang lebih responsif dan data yang lebih berkualitas”, jelas Restu. Usulan Pemerintah Belitung Timur tentang Modul Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan tersebut disambut baik oleh TNP2K. "Kami juga sudah memetakan para pihak yg terlibat dan sudah ada di Beltim", ujar Restu. Pihak yang dimaksud adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Desa (Sekretariat TKPK Desa), Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pimpinan SKPD.