Maternity protection is a form of protection for women to remain able to work without reducing the welfare of themselves and their children and family
Developing A Comprehensive, Inclusive, and Adaptive Social Protection System for All in Indonesia
09 September 2013
Peluncuran Kartu Perlindungan Sosial (KPS) tidak hanya mempermudah masyarakat miskin dalam mendapatkan bantuan penanggulangan kemiskinan dari pemerintah. KPS juga bisa digunakan untuk mendapatkan Bantuan Siswa Miskin (BSM).
Dyah Larasati dari Pokja Pengendali Program Bantuan Sosial TNP2K mengatakan, BSM merupakan program nasional berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada anak-anak usia sekolah dari semua jenjang pendidikan yang berasal dari rumah tangga miskin.
Sasaran program ini untuk tahun 2013-2014 adalah anak dari rumah tangga 25% penduduk dengan status sosial ekonomi terendah atau sekitar 15,5 juta rumah tangga miskin penerima KPS atau 16,6 juta siswa usia sekolah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Besaran manfaat program BSM, untuk SD/MI senilai Rp 225.000 per anak untuk satu semester atau Rp 450.000 per anak per tahun, untuk SMP/MTs sebesar Rp 375.000 per anak per semester atau Rp 750.000 per anak per tahun dan untuk tingkat SMA/SMK/MA sebesar Rp500.000 per anak untuk satu semesternya atau senilai Rp 1 juta per anak dalam satu tahun.
“KPS di Jatim ditargetkan untuk 2.391.083 siswa dan untuk Surabaya sebanyak 62.914 siswa. Jika keluarga miskin yang mendapat KPS memiliki anak usia sekolah, maka segeralah membawa KPS itu ke sekolahnya paling lambat 13 September 2013. Ini untuk pendataan bagi penerima BSM. Sekolah nantinya juga bisa mengusulkan calon penerima BSM jika kuota penerimanya masih belum memenuhi,” kata Dyah, Kamis (5/9/13).
Sementara Hudiono selaku Kasi Kurikulum Disdik Jatim menjelaskan, program BSM ini untuk pribadi siswanya. Sementara untuk BOS itu diberikan untuk sekolahnya. BSM ini bisa digunakan untuk pembelian buku, transportasi maupun seragam. “Di Jatim sebelum ada program seperti ini, sudah ada bantuan serupa kepada siswa, namanya Biaya Minimal Pendidikan. Pemerintah memang beritikad membantu rakyatnya agar tak putus sekolah,” tukas Hudiono.
Sementara Mahfud Sodar, Kabid Madrasah Depag Jatim menyatakan siswa BSM APBN sebelum kenaikan BBM untuk MI, MTs, MA negeri dan swasta sebanyak 359.618 siswa, namun setelah kenaikan BBM jumlahnya mencapai 739.401 siswa.
Sekedar diketahui, pada pertengahan Agustus dan Akhir September 2013 akan dikeluarkan Surat Keputusan Penerima Program BSM oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama dari rekapitulasi penerima BSM yang dibuat oleh Kepala Sekolah/Madrasah usai Rumah Tangga KPS mendaftarkan anaknya.
Sumber: Lensa Indonesia