Government succeeds in reducing extreme poverty to 0.83 per cent

04 July 2024

Angka Kemiskinan ekstrem Indonesia telah berhasil turun menjadi 0,83 persen pada Maret 2024 dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 yang besarnya 1,12 persen. Sedangkan, persentase penduduk miskin Indonesia menurun pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, dibandingkan dengan Maret 2023 yang besarnya 9,36 persen. Angka kemiskinan ini menjadi terendah dalam sepuluh tahun terakhir.

Demikian disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, pada Konferensi Pers “Kondisi Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Semester 1 2024”, pada Rabu, 3 Juli 2024 di Gedung Heritage Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta.

Menurut Muhadjir, sejak penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2022, angka kemiskinan ekstrem mengalami tren penurunan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka kemiskinan ekstrem per Maret 2022 adalah 2,04 persen dan menurun di September 2022 menjadi 1,74 persen. Kemudian pada Maret 2023 kembali menurun sebesar 1,12 persen. Kini, angka Kemiskinan ekstrem Indonesia turun menjadi 0,83 persen.

Tren penurunan terjadi karena pemerintah menjalankan strategi penurunan angka kemiskinan ekstrem, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui perluasan akses perlindungan sosial, penurunan jumlah kantong kemiskinan, dan peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin ekstrem.

“Sebelum tahun 2022, penanganan kemiskinan digabung dengan kemiskinan ekstrem, namun sejak Inpres terbit tahun 2022, penanganan kemiskinan ekstrem terpisah dan lebih terfokus, termasuk kementerian dan lembaga mana saja yang terlibat”, jelas Muhadjir.

Ia menambahkan, selain tiga strategi, pemerintah juga terus berusaha menekan angka kemiskinan ekstrem melalui tiga inovasi kebijakan, yaitu melakukan perbaikan akurasi pensasaran dengan penggunaan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sehingga penerima program lebih tepat sasaran, konvergensi dengan memastikan program lintas sektor dan lintas lapis pemerintahan dapat menjangkau wilayah atau kantung kemiskinan dan kelompok miskin ekstrem, dan peningkatan kualitas program.

“Pemerintah terus memperbarui data P3KE untuk mencegah inclusion error dan exclusion error sehingga target penerima program lebih tepat sasaran”, terang Muhadjir.

Muhadjir juga menekankan pekerjaan belum selesai karena angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem pada Maret 2024 ini belum mencapai target pemerintah, yaitu 7,5 persen untuk kemiskinan dan nol persen untuk kemiskinan ekstrem.

“Angka kemiskinan semakin kecil justru membutuhkan penanganan lebih kompleks dan sumber daya lebih besar karena kita berhadapan dengan kelompok paling bawah kemiskinan”, jelas Muhadjir.

Untuk itu, ia menekankan, pemerintah terus mengajak seluruh elemen pemerintah dan non-pemerintah terus berkolaborasi guna memastikan semakin banyak masyarakat Indonesia lebih sejahtera di masa depan.