Challenge And Strategy Of Poverty Alleviation In New Normal Era

01 July 2020

Pemerintah saat ini sedang berbenah untuk memasuki era new normal setelah sebelumnya memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah pada masa pandemi COVID-19. Himbuan mengenai teknis pelaksanaan era new normal diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Dalam era new normal ini masyarakat diharapkan dapat kembali produKtif dan juga mampu beradaptasi dengan berbagai kebiasan-kebiasaan baru yang dapat mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas lagi.  

Sebagai bentuk dukungan atas himbauan tersebut, pada Selasa, 30 Juni 2020, Asisten Ketua Pokja Kebijakan TNP2K Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Ardi Adji, hadir sebagai pembicara dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Sustainable Development Goals (SDGs) Center Universitas Bengkulu bekerjasama dengan Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu dengan tema “Strategi Aksi New Normal Dalam Pencapaian Pengembangan Berkelanjutan”. Kegiatan webinar ini di moderator Musriadi Nabiu yang merupakan staf pengajar di Universitas Bengkulu dan dibuka dengan sambutan dari Rektor Universitas Bengkulu, Ridwan Nurazi.
 

 
Paparan Materi Pengentasan Kemiskinan, Kelaparan, Kesenjangan, dan Peningkatan Kesehatan
Dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan
Foto: TNP2K
 

Dalam kegiatan tersebut, Ardi Adji memaparkan tentang pengentasan kemiskinan, kelaparan, kesenjangan dan peningkatan kesehatan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu pada masa New Normal. Menurutnya, ditingkat nasional selama masa pandemi Covid-19 ini, telah menyebabkan adanya perubahan mobilitas penduduk yang cukup signifikan. Aktivitas penduduk di lingkungan tempat tinggal meningkat setelah diberlakukannya kebijakan work from home (WFH) dan himbauan untuk tetap di rumah. Sebaliknya, terjadi penurunan aktivitas yang cukup signifikan di tempat kerja setelah diberlakukannya kebijakan WFH. Hal ini juga terjadi di wilayah Provinsi Bengkulu. 

Perubahan mobilitas penduduk ini berdampak pada sektor pendapatan dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Kelompok yang cukup terdampak adalah kelompok pendapatan rendah, sekitar kurang lebih 70,53% masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan. Sedangkan untuk kelompok pendapatan tinggi hanya 3 dari 10 yang mengalami penurunan pendapatan. Selain itu, penurunan pendapatan juga dibarengi dengan naiknya kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, obat-obatan, pulsa, listrik dan lain sebagainya. 

Saat ini tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu berada dinomor urut 9 terendah dari seluruh Indonesia, sekitar 14,91 % dengan jumlah penduduk miskin 298 ribu penduduk. Perlu adanya upaya khusus untuk menangani kantong – kantong kemiskinan yang ada di provinsi ini berupa langkah strategis dalam menurunkan angka kemiskinan dan juga memperkuat serta memastikan bahwa seluruh program yang telah berjalan dapat berlangsung efektif.

Dalam akhir paparannya, Ardi Adji mengusulkan 2 rekomendasi untuk menangani masalah ini, diantaranya sebagai berikut: secara makro pemerintah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilisasi harga, penciptaan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, regulasi perdagangan, meningkatkan produktifitas sektor pertanian dan pengembangan infrastruktur di wilayah tertinggal.  

Sedangkan di tingkat mikro yaitu dengan menurunkan beban pengeluaran melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera/Bantuan Pangan Non Tunai (RASTRA/BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), Subsidi LPG 3 kg, Subsidi Listrik dan juga meningkatkan pendapatan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Dana Desa, dan Dana Kelurahan.

Selain Ardi Adji, kegiatan ini juga menghadirkan pembicara-pembicara lainnya seperti Ketua Departemen Ilmu Ekonomi IPB, Akademisi Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, perwakilan BPH MIGAS dan perwakilan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan. Selain melalui aplikasi zoom, webinar ini juga disiarkan secara langsung melalui live streaming YouTube. Acara webinar ini berjalan cukup manarik dengan jumlah peserta terdaftar mencapai sekitar 400-an orang. Selain itu pada sesi tanya jawab juga muncul berbagai pertanyaan-pertanyaan yang menarik sehingga dapat memantik sesi diskusi berjalan lebih menarik. (BH/RHL)