Efforts to Eliminate Extreme Poverty

20 October 2022

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai 0% di tahun 2024. Target pemerintah Indonesia lebih cepat lima tahun dari target global yang direncanakan pada tahun 2030 sesuai kesepakatan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Hal ini disampaikan oleh Suprayoga Hadi yang merupakan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam Talkshow Indonesia Business Forum  di TV One. 

Lebih lanjut, Suprayoga atau yang kerap disapa Yoga menyampaikan, dengan ukuran tingkat kemiskinan ekstrem sebesar angka 1,9 US Dollar PPP (Purchasing Power Parity) per kapita per hari, angka kemiskinan ekstrem yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2022 sebesar 2,04% atau 5,59 juta jiwa. Sehingga, untuk mencapai 0% di tahun 2024, beberapa upaya telah dilakukan. Hal utama yang diupayakan adalah ketepatan sasaran. Menurut Yoga, tanpa ketepatan sasaran, program-program yang dilakukan akan sulit untuk memenuhi target ditahun 2024 mendatang. 

Selain itu, dalam data pensasaran yang digunakan masih ditemukan adanya inclusion error dan exclusion error. Inclusion error adalah kesalahan dalam data, dimana orang yang seharusnya tidak menerima bantuan justru masuk dalam data penerima bantuan. Sementara exclusion error adalah kesalahan dalam data dimana orang yang seharusnya tercatat sebagai penerima manfaat justru tidak tercatat. Oleh karena itu, data pensasaran menjadi concern dalam upaya pengentasan kemiskinan. 

Yoga menyampaikan, pada 29 September 2022 lalu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah secara resmi me-launching data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan memberikan arahan pada seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah untuk menggunakan data P3KE sebagai basis data upaya-upaya pengentasan kemiskinan. Yoga menekankan, data ini telah memiliki nama dan alamat yang jelas atau by name by address (BNBA). Selain itu, data tersebut juga memiliki peringkat/desil kesejahteraan dan indikator lokasi yang dapat digunakan untuk menentukan sasaran program. 

Yoga menilai, Inpres nomor 4 tahun 2022 sangat masif, dengan menugaskan 28 Kementerian/Lembaga yang menurutnya telah hampir mencakup seluruh kabinet, untuk bersama-sama mengambil langkah percepatan penghapusan kemiskinan. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini tidak hanya dengan pendekatan yang bersifat konvensional seperti bantuan sosial, bantuan langsung tunai, bantuan pangan non-tunai dan seterusnya, tetapi juga bantuan-bantuan yang memiliki fungsi pemberdayaan ekonomi. Hal ini telah diupayakan agar pengentasan kemiskinan bersifat sustain atau berkelanjutan.

Gambar 1. Suprayoga Hadi selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K dalam Indonesia Business Forum di TV One pada 12 Oktober 2022
Sumber : Siaran Ulang pada Channel Youtube TV One

Yoga menjelaskan urgensi adanya social safety net yang mampu menahan masyarakat yang berada pada peringkat di atas miskin agar tidak jatuh dalam kemiskinan. Sementara itu, secara bersamaan juga terus berupaya untuk menaikkan masyarakat yang berada pada kemiskinan ekstrem agar dapat keluar. Sehingga terdapat pola graduasi yang dilakukan. Selain target kemiskinan ekstrem di tahun 2024, di tahun yang sama juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menargetkan kemiskinan yang kini berada pada angka 9,54% atau 26,16 juta orang mencapai 6,5% pada tahun 2024. 

Menurut Yoga, pemerintah sebetulnya sudah sangat responsif terhadap kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari sisi anggaran yang dialokasikan semaksimal mungkin untuk pengentasan kemiskinan. Setidaknya mencapai Rp 450 Triliun anggaran pemerintah setiap tahunnya yang dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan. Namun demikian, hal ini tidak cukup ditunjukkan dengan angka saja, perlu dilihat kembali bagaimana distribusi yang dilakukan. Oleh karena itu, menurut Yoga sangat penting untuk melihat bagaimana ketepatan sasaran agar tidak sia-sia. Harapannya dengan kerja dan upaya bersama, didapatkan ketepatan sasaran dan program dalam rangka pengentasan kemiskinan. Sehingga target-target yang diinginkan di tahun 2024 dapat tercapai. 

Gambar 2. Sesi Indonesia Business Forum di TV One pada 12 Oktober 2022
Sumber : Siaran Ulang pada Channel Youtube TV One

Dalam kesempatan Talkshow Indonesia Business Forum ini juga menghadirkan Anggota DPR RI Komisi XI Anis Byarwati (Pojok Kanan), Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono (secara daring), Pekerja Non Formal bernama Iing (Pojok Kiri), dan Pengamat Ekonomi Yanuar Rizky (secara daring).

Bagi para pembaca yang tertarik dengan tema-tema seputar penanggulangan kemiskinan, silahkan mengunduh produk-produk pengetahuan TNP2K pada website Produk Pengetahuan TNP2K. Untuk mendapatkan perkembangan terbaru mengenai produk-produk pengetahuan TNP2K, silakan ikuti akun resmi media sosial TNP2K di Instagram: @tnp2k_official dan Twitter: @tnp2k