Direction of the President of the Republic of Indonesia Regarding Targeted Data for the Acceleration of the Elimination of Extreme Poverty (P3KE)

09 October 2022

 
Gambar 1. Penyerahan Simbolis Data P3KE oleh Presiden Republik Indonesia dalam Pertemuan Presiden dengan Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Daerah Terkait Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada 29 September 2022 di Jakarta Convention Centre
Sumber : Dokumentasi Kegiatan

Penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan 6 tahun lebih cepat dari target global, membutuhkan kerja keras bersama dari seluruh pihak. Pencapaian target tersebut perlu didorong dengan menjamin keefektifan kebijakan dan data pensasaran target salah satunya dengan menggunakan data terpadu, yaitu Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE). Salah satu bentuk dukungan sinergi kebijakan dalam mencapai target tersebut ialah melalui pelaksanaan sosialisasi dan pengarahan oleh Presiden dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang diselenggarakan pada 29 September 2022 di Jakarta Convention Centre. 

Pertemuan ini tidak hanya berbicara terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, namun juga pengendalian inflasi di daerah dan tindak lanjut aksi afirmasi bangga buatan Indonesia. Hadir dalam pertemuan ini Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati, Walikota se Indonesia, Kepala BUMN, Pangdam (Panglima Komando Daerah Militer) dan Kapolda (Kepala Kepolisian Daerah). 

Pertemuan dibuka dengan laporan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang sekaligus menyampaikan laporan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dalam paparannya, Luhut menyampaikan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai terkait dampak kenaikan BBM telah dilakukan dalam tahap I dengan total anggaran 5,6 Triliun yang telah disalurkan kepada 19,95 juta keluarga penerima manfaat atau sebesar 96,6%. Selain itu, bantuan subsidi upah terus berjalan dan telah disalurkan 48,3% atau kepada lebih dari 7 juta pekerja. 

Namun, realisasi angka BTT dan Bansos dinilai masih cukup rendah, melihat pada realisasi penyaluran di tingkat provinsi rata-rata sebesar 46,01% dan tingkat Kabupaten/ Kota sebesar 39,82%. Oleh karena itu, dalam penyampaiannya, Luhut menegaskan bahwa diperlukan langkah yang lebih cepat dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan menjaga daya beli masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan inflasi terutama konteks kenaikan harga bahan pangan dapat dilakukan dengan menggunakan dana darurat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama menurunkan harga pangan, serta dengan menurunkan biaya transportasi produk pangan yang kemudian diharapkan dapat berdampak pada harga pangan. 

Gambar 2. Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia memberikan arahan dalam Pertemuan Presiden dengan Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah Terkait Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada 29 September 2022 di Jakarta Convention Centre
Sumber: Dokumentasi Kegiatan

Selain penyampaian laporan dan pengarahan terkait inflasi, disampaikan juga terkait dengan tindak lanjut aksi afirmasi mengenai bangga buatan Indonesia serta pariwisata. Dalam pengarahannya, Jokowi menekankan agar pembelian barang diarahkan kepada produk UMKM dan koperasi serta agar setiap Kabupaten/Kota memperhatikan serapan dari produk dalam negerinya. Di sisi lain, Jokowi turut bersenang hati dikarenakan target produk UMKM dan koperasi yang telah masuk ke e-catalog sudah mencapai diatas 1 juta dari target yang diberikan sampai akhir tahun, yang mana sebelumnya produk yang ada hanya sejumlah 50 ribu. 

Dalam agenda pengarahan tersebut juga Luhut turut menyampaikan bahwa persentase pembelanjaan anggaran pemerintah pada produk lokal sudah cukup besar. Hal ini merupakan progres yang baik dalam mendukung program bangga buatan Indonesia. Berpindah pada sektor pariwisata, Jokowi menghimbau kepada para gubernur, bupati dan walikota agar masyarakat diajak untuk berwisata di dalam negeri karena ini akan berpengaruh kepada devisa negara, di mana wisatawan yang berkunjung pada wisata dalam negeri masih kurang namun masyarakat Indonesia yang berkunjung keluar lebih banyak. 

 
Gambar 3. Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan laporan dalam Pertemuan Presiden dengan Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah Terkait Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada 29 September 2022 di Jakarta Convention Centre
Sumber : Dokumentasi Kegiatan

Luhut menyampaikan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di tahun 2022 telah mengalami penurunan dibandingkan dengan data pada Maret 2021. Angka kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 9,54% atau sama dengan 26,16 juta jiwa. Semantara pada tahun 2021 angka kemiskinan sebesar 10,14% atau 27,57 juta jiwa. Sehingga tercatat penurunan sebanyak 0,6%. Serupa dengan hal tersebut, angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 mengalami penurunan yakni 2,04% atau 5,59 juta jiwa. Angka ini turun sebanyak 0,1% dari angka tahun 2021 yaitu 2,14% atau 5,8 juta jiwa. Melihat pada angka persentase kemiskinan ekstrem tersebut, Luhut menyampaikan bahwa perlu upaya bersama untuk menurunkan 1% setiap tahunnya dalam mencapai target 0% di tahun 2024. 

Luhut kembali menegaskan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menugaskan 28 (dua puluh delapan) Kementerian, Lembaga, dan Pemda untuk mengambil langkah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan 3 instrumen utama, pertama, penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem 2022-2024. Kedua, kesediaan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang telah dipadupadankan dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Data ini mencapai cakupan tingkat kesejahteraan dan karakteristik sosial ekonomi sehingga data P3KE dapat difungsikan untuk memudahkan Pemda dalam melakukan intervensi-intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem. 

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Jokowi dalam arahannya, yang menyatakan bahwa data yang ada sudah by name by address dengan itu maka sasarannya jelas dan akan memudahkan dalam mengarahkan bansos. Untuk itu, perlu melibatkan semua pemangku kepentingan di luar faktor pemerintah atau kerja sama yang konkret antar aktor. Dengan kolaborasi bersama lintas aktor dan sektor termasuk re-alokasi dana, data P3KE sebagai basis data dapat mensasar dengan tepat dalam pensasaran bantuan. Ketiga, penetapan pedoman umum percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bagi Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

  
Gambar 4. Booth Data P3KE di dalam Pertemuan Presiden dengan Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah Terkait Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada 29 September 2022 di Jakarta Convention Centre
Sumber : Dokumentasi Kegiatan

Pertemuan ini tidak hanya memuat laporan dan pengarahan, namun juga terdapat booth terkait dengan data P3KE. Booth ini berfungsi untuk membagikan informasi registrasi akses sesuai wilayah Kabupaten/Kota masing-masing. Selain itu, terdapat produk pengetahuan pada booth display yang berisikan informasi terkait dengan PKE dikemas dalam bentuk buku dan booklet. Dalam acara tersebut, juga terdapat penyerahan secara simbolik data P3KE oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK, Muhadjir Effendy. Penyerahan sertifikat diberikan kepada perwakilan daerah, yaitu Gubernur Jawa Timur dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) sebagai wujud apresiasi Presiden terhadap keduanya yang telah pertama kali menggunakan data P3KE sebagai basis data di dalam implementasi program-programnya. 

  
Gambar 5. Penyerahan Simbolis Data P3KE oleh Presiden Republik Indonesia kepada Menteri PUPR (kiri) dan Gubernur Jawa Timur (Kanan) dalam Pertemuan Presiden dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada 29 September 2022 di Jakarta Convention Centre
Sumber : Dokumentasi Kegiatan

Harapannya dengan arahan Presiden untuk bergerak bersama mengentaskan kemiskinan ekstrem dan menggunakan data P3KE, maka upaya percepatan penghapusan kemiskinan semakin efektif. Bagi para pembaca yang tertarik dengan tema-tema seputar penanggulangan kemiskinan, silahkan mengunduh produk-produk pengetahuan TNP2K pada website Produk Pengetahuan TNP2K. Untuk mendapatkan perkembangan terbaru mengenai produk-produk pengetahuan TNP2K, silakan ikuti akun resmi media sosial TNP2K di Instagram: @tnp2k_official dan Twitter: @tnp2k