Poverty Alleviation Model Due to the Covid-19 Pandemic

03 November 2020

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat, khususnya pada sektor ekonomi. Akibat pandemi ini, masyarakat banyak yang mengalami penurunan pendapatannya, bahkan tidak sedikit juga yang mengalami pemberhentian kerja. Pada kondisi demikian, kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin merupakan kelompok yang paling terdampak, sehingga perlu segera dipikirkan berbagai opsi alternatif solusi untuk memininalisir berbagai dampak yang ada agar kelompok ini tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan yang lebih dalam. 

Sebagai upaya dalam mencari berbagai alternatif solusi dan pembelajaran dari masalah tersebut, pada tanggal 3 November 2020, Katadata menyelenggarakan webinar berjudul “Model Pengentasan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19”. Webinar ini membahas mengenai bagaimana suatu daerah dapat mengentaskan kemiskinan akibat pandemi Covid-19. Acara ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom, dan jalannya webinar ini dipandu oleh Jamalianuri selaku perwakilan dari Katadata.

Gambar 1. Informasi Webinar "Model Pengentasan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19" 
Sumber: Dokumentasi Kegiatan

Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Andi Z.A Dulung mengawali diskusi dengan mengatakan, banyak masyarakat miskin baru yang muncul akibat pandemi Covid-19. Pandemi ini mendorong pemerintah membuat kebijakan baru terkait penanggulangan kemiskinan. Jika dilihat dari bantuan sosial, pemerintah meningkatkan fungsi bantuan pengaman sosial, seperti program keluarga harapan (PKH), program sembako, subsidi beras, bantuan sosial tunai, bantuan listrik, dan kartu pra kerja.

Selanjutnya, Wali Kota Gunungsitoli, Abdul Haris Lubis menerangkan kondisi yang terjadi di wilayahnya. Ia menyampaikan bahwa pandemi sangat mempengaruhi perekonomian di Kota Gunungsitoli. Akibat Covid-19, banyak pedagang atau pengusaha yang mengalami pengurangan pendapatan.  Abdul mengatakan, pemerintah daerah berupaya mengatasi masalah ini dengan meningkatkan perekonomian, seperti membuka akses wilayah terisolir dan lahan pertanian, memberikan bantuan perahu motor kepada nelayan, sampai peningkatan kualitas layanan kesehatan.

Selain Abdul, Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rachmat juga hadir dalam webinar ini. Ia mengatakan bahwa kemiskinan juga menjadi masalah di Kabupaten Bondowoso, khususnya di masa pandemi. Mengatasi hal ini, Irwan mengatakan bahwa pemerintah daerah berusaha menanggulanginya dengan cara penguatan kelembagaan, penguatan satu data, membuka layanan pengaduan warga miskin, dan menjalin kemitraan. 

Gambar 2. Tanggapan dari Elan Satriawan, Kepala Kelompok Kerja Kebijakan TNP2K
Sumber: Dokumentasi Kegiatan

Dalam acara ini, hadir pula Kepala Tim Kebijakan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Elan Satriawan sebagai penanggap. Beliau mengatakan bahwa usaha-usaha dari dua daerah yang sebelumnya dibahas merupakan suatu hal yang baik. Elan menambahkan, pemerintah juga harus memastikan program perlindungan sosial yang ada untuk mengurangi administrasi yang kompleks. Hal ini penting karena bantuan ini sangat dibutuhkan secara cepat.

Setelah tanggapan Elan, acara ini ditutup dengan sesi diskusi. Salah satu bahasan dalam diskusi ini membahas mengenai kerja sama pemerintah daerah bersama pihak non-pemerintah dalam memberantas kemiskinan. Elan mengatakan bahwa kerja sama ini bisa dilakukan, namun biasanya butuh pihak yang bisa menjembatani kerja sama tersebut. Dalam hal ini, Elan mencontohkan TNP2K yang mengembangkan mekanisme kemitraan Lazismu dan pemerintah daerah dalam menyediakan listrik tenaga surya kepada wilayah Indonesia yang belum memiliki fasilitas listrik PLN. (KM)