Program


Tentang KIAT Guru

Sekilas

Untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah tertinggal, di tahun 2014 TNP2K bekerja sama dengan Kemendikbud merintis program Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru). Program KIAT Guru merintis beberapa pendekatan yaitu melibatkan peran serta masyarakat, memperbaiki mekanisme dan transparansi pembayaran tunjangan guru, dan mengaitkan pembayaran tunjangan guru dengan layanan pendidikan.

KIAT Guru direncanakan sebagai kegiatan multi-tahun, yang dilaksanakan dalam dua tahap: Pra-Rintisan (2014-2015) dan Rintisan (2016-2018). Dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia, Tahap Pra-Rintisan dikelola oleh PRSF dan MAHKOTA, sementara Tahap Rintisan dikelola oleh Yayasan BaKTI, dengan dukungan teknis dari Bank Dunia.

Tahap Pra-Rintisan berlangsung di 31 sekolah dasar di 3 (tiga) Kabupaten; Ketapang, Keerom dan Kaimana. Menggunakan pendekatan kebijakan berbasis penelitian, Pra-Rintisan KIAT Guru telah berhasil mengkombinasikan keterlibatan masyarakat dengan tunjangan daerah berbasis layanan yang dinilai oleh masyarakat.  

Sejak Juli 2016, tahap Rintisan KIAT Guru dilaksanakan di 5 (lima) Kabupaten; yaitu 3 (tiga) Kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat: Sintang, Landak dan Ketapang serta 2 (dua) Kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur: Manggarai Barat dan Manggarai Timur.

Program Rintisan KIAT Guru diselenggarakan dalam lingkup koordinasi TNP2K dengan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan – Kemendikbud, Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan – KemenPPN/Bappenas, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kemenkeu,

 

Latar Belakang

  • Anggaran pendidikan dan kesejahteraan guru telah mencukupi
    Sejak tahun 2009, anggaran pendidikan telah mencapai 20% dari APBN. Setengah dari anggaran tersebut dialokasikan untuk gaji dan tunjangan guru. Kesejahteraan guru telah membaik. Bagi guru yang telah disertifikasi, besaran tunjangan profesional bisa mencapai satu kali gaji pokok. Apabila guru yang telah disertifikasi ditempatkan di daerah khusus dan mendapatkan tunjangan khusus, maka pendapatan mereka bisa mencapai tiga kali gaji pokok.

Gambar 1. Anggaran gaji dan tunjangan guru adalah 49,7% (Rp 206,8 T) dari total anggaran pendidikan atau 10% dari APBN Tahun 2017.

Gambar 2. Guru bersertifikat di daerah khusus bisa mendapatkan 3x gaji pokok.

 

  • Hasil dan capaian pendidikan, terutama di daerah perdesaan dan terpencil, masih terpuruk.
    Walaupun kesejahteraan guru telah membaik, hasil pencapaian belajar murid Indonesia masih tetap terpuruk. Tes berskala internasional menemukan hasil belajar murid Indonesia yang masih berada di tingkat bawah dibanding murid dari negara peserta lainnya (Bank Dunia, 2013; OECD, 2014).  Hasil belajar murid di daerah terpencil ditemukan sangat tertinggal dibanding murid di daerah perkotaan (ACDP, 2014; Stern & Nordstrum, 2014). Kesenjangan pelayanan dan pencapaian pendidikan di daerah perkotaan dan perdesaan juga masih cukup tinggi. Sekitar 50% penduduk di daerah perdesaan berusia 15 tahun ke atas masih belum atau baru tamat pendidikan Sekolah Dasar, dibandingkan 35% di daerah perkotaan (BPS, 2012).

 

 

Figure 3. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Daerah Tempat Tinggal, BPS-Susenas, Maret 2017.

 

  • Tingkat kemangkiran guru di daerah terpencil dan guru penerima tunjangan khusus relatif lebih tinggi. 
    Survei yang dilakukan oleh SMERU pada tahun 2010 menunjukkan bahwa tingkat kemangkiran guru di daerah terpencil (24,4%) lebih tinggi dibandingkan rerata nasional (15%). Yang paling memprihatinkan adalah, tingkat kemangkiran guru penerima tunjangan khusus (31,5%) lebih tinggi dibandingkan guru yang tidak menerima tunjangan khusus (25,4%). Survei serupa yang dilakukan oleh ACDP pada tahun 2014 mengindikasikan perbaikan, walaupun di daerah terpencil (19,3%) masih dua kali lipat rerata nasional (9,4%).

 

 

Gambar 3.Tingkat kemangkiran guru penerima tunjangan khusus ditemukan lebih tinggi dibandingkan guru yang tidak menerima tunjangan khusus (SMERU, 2010).

 



 

Gambar 4. Lokasi sekolah mempengaruhi tingkat kehadiran guru (SMERU, 2010; ACDP, 2014)

 

TNP2K melihat perlunya peningkatan efektivitas dan akuntabilitas anggaran sektor pendidikan yang dialokasikan untuk guru, sehingga peningkatan pelayanan dan pencapaian pendidikan dapat tercapai, terutama untuk kelompok masyarakat yang masih belum terjangkau dengan baik.

Sebagai ujung tombak pendidikan, Wakil Presiden berharap agar peningkatan pendapatan guru melalui pemberian tunjangan guru dapat melecut motivasi, inovasi, dan kinerja guru.

Karenanya, bekerja sama dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, BAPPENAS, Kementrian Keuangan, dan Pemerintah Daerah di lima kabupaten rintisan, TNP2K memetakan beberapa pokok permasalahan dan menggagas KIAT Guru.  Untuk melihat infografis tahap pra-rintisan KIAT Guru selengkapnya, klik di sini