Upaya Khusus Penurunan Kemiskinan


Beberapa tahun terakhir ini Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang menanjak. Tahun 2011 misalnya Indonesia mampu tumbuh mencapai 6,49 persen. Tetapi pada tahun 2013 Indonesia hanya tumbuh 5,78 persen, masih di bawah target yakni 6,13 persen. Walaupun Indonesia mengalami pertumbuhan di atas lima persen dan semua penduduk kaya dan miskin mendapatkan manfaat darinya, tetapi itu tidak berimbang. Data mencatat, mulai tahun 2008–2012 terjadi peningkatan pengeluaran yang tidak merata untuk semua kelompok masyarakat. Sekitar 40 persen kelompok penduduk dengan kondisi sosial-ekonomi terendah hanya mengalami pertumbuhan pengeluaran riil sebesar dua persen per tahun, sementara rata-rata Indonesia selama periode tersebut adalah 4,87 persen per tahun. Ini menyebabkan situasi ketimpangan di Indonesia semakin melebar.

Meskipun kelompok miskin ikut mengalami kenaikan pengeluaran, mereka harus berhadapan dengan kenaikan harga-harga. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pada Desember 2013 inflasi tahunan (y-o-y) mencapai 8,38 persen. Angka inflasi tahunan tertinggi setelah periode September 2008 adalah pada Agustus 2013 yang mencapai angka sebesar 8,79 persen. Tetapi bila kita mengamati secara khusus pada barang-barang yang menjadi kebutuhan penduduk miskin seperti beras, bawang dan minyak, ternyata harga komoditas barang-barang tersebut mengalami peningkatan lebih besar dibandingkan inflasi masyarakat umum. Itu berarti penduduk miskin membutuhkan bantuan untuk meningkatkan daya beli mereka.

Fakta yang ada menunjukkan, meskipun terjadi penurunan jumlah penduduk miskin, namun jumlahnya mengalami perlambatan. Data mencatat, sampai dengan September 2013, ada 28,55 juta (11,47 persen) penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Selama periode 2006-2009, tingkat kemiskinan turun lebih dari satu titik persen (percentage point) setiap tahunnya. Namun dalam periode 2010-2013 terjadi perlambatan penurunan tingkat kemiskinan. Mengingat hal tersebut, butuh upaya khusus pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.

Beragam upaya telah pemerintah lakukan untuk menolong warga miskin. Dengan target jumlah penduduk miskin mencapai 8–10 persen pada 2014, itu bukan hal yang mudah dicapai. Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang sudah lebih terarah seperti penargetan individu dengan basis data terpadu, Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S), dan pemanfaatan Kartu Perlindungan Sosial (KPS), belumlah cukup. Masih dibutuhkan lagi upaya yang lebih kuat.

Upaya yang lebih kuat itu ialah dengan mengusahakan penajaman penanggulangan kemiskinan melalui penargetan wilayah prioritas atau kantong kemiskinan. Ini penting untuk memastikan basis wilayah prioritas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Pada wilayah prioritas tersebut seluruh program penanggulangan kemiskinan harus dipastikan berjalan efektif. Melalui penentuan Indeks Kesejahteraan Wilayah (IKW), ada harapan target RPJMN angka kemiskinan 8–10 persen akan tercapai, dengan syarat terciptanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penargetan individu maupun wilayah di kantong-kantong kemiskinan.