Vice President Conducted First TNP2K Plenary Meeting On Poverty Reduction and Stunting

01 November 2019


Dalam rangka menjalankan penugasan khusus Presiden kepada Wakil Presiden untuk memimpin Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Wakil Presiden Ma’ruf Amin hari ini memimpin rapat pleno TNP2K dalam kapasitasnya selaku Ketua TNP2K. Rapat pleno ini merupakan rapat perdana dalam pemerintahan Jokowi – Ma’ruf yang dihadiri para Menteri dan Kepala Lembaga anggota TNP2K. Dalam rapat tersebut, dilakukan pembahasan terkait dengan kelanjutan berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan termasuk perbaikannya, serta upaya pencegahan anak kerdil (stunting). 

Dalam rapat tersebut, Wapres Ma’ruf Amin mengapresiasi keberhasilan Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode pertama yang telah berhasil menurunkan kemiskinan dari 11,25% di tahun 2015 menjadi 9,41% di tahun 2019. Dimana tingkat kemiskinan tersebut merupakan pencapaian tersendiri karena ini kali pertama Indonesia mencapai tingkat kemiskinan 1 digit. Wapes juga menyampaikan bahwa upaya pencegahan stunting telah menunjukkan hasil positif dengan menurunnya prevalensi stunting anak Balita dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 27,67% pada tahun 2019.

“Terkait dengan capaian diatas, saya ingin kita semua menjaga momentum positif tersebut dan mendorong lebih baik lagi. Kerjasama seluruh elemen pemerintah dari tingkat pemerintah pusat sampai ke tingkat desa harus diperkuat. Dan pelibatan peran swasta dan masyarakat juga ditingkatkan. Hal ini penting kita lakukan mengingat kemiskinan dan stunting adalah masalah multi-sektoral sehingga tidak dapat ditangani oleh satu sektor saja,” jelas Wakil Presiden.

Dalam rapat tersebut Wapres mengingatkan bahwa tantangan penanggulangan kemiskinan dan pencegahan stunting masih sangat besar. Dengan tingkat kemiskinan 9,41%, jumlah masyarakat miskin masih sangat besar mencapai 25,14 juta. Dan dengan prevalensi stunting 27,67% menunjukkan bahwa hampir sepertiga anak Balita masih mengalami stunting. “Kemiskinan harus terus ditekan tanpa kompromi, dan prevalensi stunting harus mencapai target dibawah 20% pada tahun 2024,” tegas Wakil Presiden.

Para Menteri dan Kepala Lembaga anggota TNP2K yang hadir dalam rapat pleno tersebut adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Menteri Agama Fachrul Razi; Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim; Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto; Menteri Sosial Juliari Batubara; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa; Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo; serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Arahan Wakil Presiden 

Dalam rapat pleno tersebut, Wakil Presiden memberikan beberapa arahan yaitu:

  • Terus melanjutkan penyempurnaan atas berbagai program penanggulangan kemiski-nan melalui perbaikan kualitas program, peningkatan ketepatan sasaran, dan perluasan cakupan agar mampu mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan.
  • Menyempurnakan dan melakukan konsolidasi berbagai program yang menggunakan istilah bantuan sosial di berbagai Kementerian/Lembaga yang efektivitasnya masih diragukan. Penyempurnaan ini dimaksudkan agar terwujud sistem perlindungan sosial yang memenuhi standar dan mencakup seluruh siklus kehidupan.
  • Terus memperbaiki ketepatan sasaran pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui penyempurnaan data terpadu oleh Menteri Sosial dibawah koordinasi Menteri Koordinator PMK dan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga lainnya.
  • Melengkapi sistem perlindungan sosial dengan upaya peningkatan kegiatan ekonomi melalui pemberdayaan agar kelompok masyarakat yang telah keluar dari kemiskinan tetap dapat terus meningkatkan kesejahteraannya dan tidak kembali menjadi miskin. Pemberdayaan masyarakat agar dilaksanakan dengan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang berdampak luas bagi masyarakat miskin dan rentan.  Kegiatan ekonomi sederhana yang memanfaatkan potensi lokal perlu dikembangkan dan didukung. Intinya, peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan harus terus ditingkatkan dan dipastikan keberlanjutannya agar kesenjangan ekonomi yang saat ini masih lebar dapat diatasi. 
  • Perlu segera dilakukan upaya untuk mengatasi lebarnya ketimpangan. Meskipun telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan, ketimpangan antara masyarakat kaya dan kelompok miskin masih lebar. Ketimpangan ini jika tidak segera diatasi berpotensi mengganggu stabilitas sosial.   
  • Sebagai prioritas nasional yang penanganannya dipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden pencegahan stunting harus dapat memastikan agar seluruh program/kegiatan dapat dilaksanakan secara terkoordinir dan terintegrasi di satu wilayah. Hal itu dilakukan dengan memastikan agara setiap desa dan masyarakatnya menerima seluruh program kegiatan yang diperlukan untuk pencegahan stunting. Inilah yang dimaksudkan dengan konvergensi.

Menutup rapat pleno tersebut, Wakil Presiden Ma’ruf Amin selanjutnya menugaskan pada Para Menko, Para Menteri dan Kepala Lembaga untuk bekerja keras dan bekerja sama dengan baik. Wakil Presiden juga meminta agar Sekretariat TNP2K yang selama ini telah bekerja sebagai ‘dapur’ dukungan kebijakan penanggulangan kemiskinan pada pemerintahan sebelumnya untuk terus membantu para Menteri dalam menjalankan tugas-tugasnya.

“Saya menugaskan pada Para Menko, Para Menteri dan Kepala Lembaga untuk bekerja keras untuk melaksanakan arahan saya. Sekretariat TNP2K siap membantu Ibu/Bapak sekalian dalam rangka menindaklanjuti arahan saya,” jelas Wakil Presiden.