Peningkatan Efektivitas Kebijakan dan Program, Kunci Utama Penurunan Kemiskinan

09 October 2019


Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melaporkan capaian kerjanya selama lima tahun terakhir kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, M. Jusuf Kalla, di Istana Wakil Presiden, Merdeka Selatan, Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh para Menteri terkait, pimpinan kementerian/lembaga anggota TNP2K, Duta Besar Australia, lembaga donor dan perwakilan badan usaha milik negara (BUMN).

Dibawah pimpinan Wakil Presiden selaku ketua TNP2K, organisasi ini bekerja sebagai “dapur” dukungan kebijakan penanggulangan kemiskinan, bagi Kementerian dan Lembaga anggota TNP2K melalui koordinasi dan penyempurnaan berbagai kebijakan dan program.

TNP2K bekerja dengan pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy approach) untuk mendukung penyempurnaan serta peningkatan kualitas implementasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Pendekatan ini dipenuhi melalui rangkaian aktivitas riset dan kajian, pengelolaan dan pemanfaatan pengetahuan atau knowledge management, serta rangakain kegiatan uji coba.

“Dalam konteks kebijakan dan program, TNP2K tidak hanya menyiapkan rancangan, tetapi juga melakukan advokasi kepada Kementerian dan Lembaga terkait, agar menerima dan menjalankannya sebagai bagian dari kebijakan dan program Kementerian dan Lembaga itu sendiri. Untuk memastikan efektivitas implementasi, TNP2K ikut mendampingi selama pelaksanaan serta membantu melakukan monitoring dan evaluasi, sebagai umpan balik untuk perbaikan di masa yang akan datang,” jelas Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto.

Beberapa inisiatif strategis TNP2K dalam lima tahun terakhir yang dibahas dalam berbagai rapat dengan Wakil Presiden, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta para Menteri terkait, termasuk penyempurnaan sistem penetapan sasaran melalui perbaikan basis data terpadu termasuk mekanisme pemutakhirannya; perbaikan, transformasi dan perluasan program perlindungan sosial; pengupayaan inklusi keuangan, peningkatan efektivitas dana desa, peningkatan kapasitas usaha kecil menengah, dan reformasi kebijakan energi yang berpihak pada masyarakat miskin; peningkatan kapasitas pemerintah daerah; inisiasi kebijakan percepatan pencegahan anak kerdil (stunting); serta pengembangan mekanisme kemitraan dengan dunia usaha untuk penanggulangan kemiskinan.

Dalam laporannya Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto mengatakan. “Membangun koordinasi lintas kelembagaan bukan hal yang mudah, namun begitu kami bangga bisa mendukung kebijakan utama pemerintahan Jokowi – JK dan berkontribusi pada upaya pengurangan tingkat kemiskinan.” Beberapa dukungan penting TNP2K bagi kebijakan utama Pemerintahan Jokowi -JK antara lain: Peluncuran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada tahun 2014, sebagai wujud komitmen Pemerintahan Jokowi-JK untuk mengalihkan subsidi BBM dengan memperluas perlindungan’ sosial bagi masyarakat miskin; Transformasi Program Raskin menggunakan mekanisme penyaluran bantuan secara non-tunai, yang kemudian menjadi standar penyaluran bantuan dan subsidi kepada masyarakat; Peluncuran kebijakan percepatan pencegahan stunting, yang kemudian menjadi prioritas kebijakan nasional; serta reformasi kebijakan subsidi listrik untuk meningkatkan ketepatan sasaran, serta penghematan APBN lebih dari Rp 21 Triliun. 

Kebijakan Penting Yang Digagas Langsung oleh Wakil Presiden

Selaku ketua TNP2K, Wakil Presiden M. Jusuf Kalla juga secara langsung terlibat dan mendorong perumusan berbagai kebijakan penting untuk peningkatan kesejahteraan, antara lain: 

  • Mengkoordinir kebijakan dan program percepatan pencegahan stunting, yang kemudian menjadi prioritas kebijakan nasional;
  • Melalui arahan Wakil Presiden dilakukan reformasi kebijakan subsidi listrik dengan menggunakan data terpadu penanganan fakir miskin sebagai penerima subsidi listrik. Dengan kebijakan ini 18 Juta Rumah Tangga yang tidak berhak berhasil dikeluarkan sebagai penerima subsidi 900 VA dan menghasilkan penghematan APBN lebih dari Rp 21 Triliun. 
  • Wakil Presiden menggagas Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang telah tertunda hampir 13 tahun, Wakil Presiden mengusulkan ter-obosan dalam penentuan kenaikan upah minimum menggunakan pertumbuhan ekonomi dan inflasi sebagai dasar. Dengan adanya PP ini dapat mengurangi konflik tripartite yang selalu terjadi setiap tahun dalam proses penetapan upah minimum.
  • Wakil Presiden menggagas perbaikan perhitungan produksi beras, Sekretariat TNP2K menerjemahkan arahan Wakil Presiden dengan melakukan koordinasi serta dukungan pelaksanaan perhitungan produksi beras dengan metodologi yang baru.
  • Wakil Presiden menggagas pemberian kredit dengan bunga yang lebih murah kepada masyarakat miskin dan UMKM melalui subsidi bunga KUR. Kebijakan ini mendorong perluasan akses UMKM terhadap kredit perbankan.


Selama pemerintahan Jokowi – JK, dukungan yang diberikan TNP2K berkontribusi dalam dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan. Dalam kurun waktu 2015 sampai 2018, terjadi penurunan tingkat kemiskinan secara bertahap dari 11,22% pada tahun 2015; menjadi 10,86% pada tahun 2016; 10,64% pada tahun 2017; hingga akhirnya mencapai satu digit sebesar 9,82% pada tahun 2018; dan turun lagi menjadi 9,41% pada tahun 2019. Hal ini merupakan sebuah pencapaian yang membanggakan. 

Namun demikian, Indonesia masih tetap dihadapkan pada tantangan yang semakin berat mengingat jumlah penduduk miskin masih dalam jumlah yang besar mencapai 25 Juta orang. Tantangan berikutnya adalah masih lebarnya ketimpangan. Walaupun GINI rasio terus mengalami penurunan, namun masih terdapat kenyataan adanya konsentrasi aset nasional pada sebagian kecil kelompok terkaya. Dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk, diperlukan akselerasi penurunan ketimpangan ini. 

 

Dalam menjalankan aktivitasnya Sekretariat TNP2K didukung oleh berbagai donor terutama dari Pemerintah Australia yang menyediakan dukungan yang paling besar. Dukungan ini membuat TNP2K dapat bekerja secara lebih fleksibel sehingga dapat merekrut tenaga kerja profesional serta melakukan pengadaan barang dan jasa secara lebih cepat namun tetap akuntabel dan transparan.

Pemerintah Australia telah menjadi mitra pembangunan Indonesia sejak lama, melalui perwakilannya Duta Besar Gary Quinlan menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Indonesia atas prestasinya dalam mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. 

“Penyerahan Laporan Akhir oleh Sekretariat Tim Nasional untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang diselenggarakan hari ini menandakan berakhirnya satu periode luar biasa dalam konteks reformasi kebijakan yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Periode ini telah mengambil banyak langkah yang berhasil mempercepat pengentasan kemiskinan, dengan memberikan pondasi yang lebih kuat untuk ketahanan ekonomi dan sosial Indonesia di masa yang akan datang." ujar Duta Besar Quinlan.

Penyerahan Buku Laporan Akhir TNP2K

Dalam acara penyampaian laporan tersebut, TNP2K juga menyerahkan buku rangkuman hasil kerja selama 5 tahun terakhir yang berjudul “Menanggulangi Kemiskinan dan Mengurangi Kesenjangan Melalui Peningkatan Efektivitas Kebijakan dan Program.” Selain kepada Wakil Presiden buku ini diharapkan dapat menjadi bahan masukkan bagi pemerintahan yang baru dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin.