Focus Discussion on The Future of Indonesia's Social Protection For The Disable

28 May 2019


Sekitar 9% (21 juta dari 246 juta penduduk berdasarkan SUPAS 2015) hingga 12% penduduk (30 juta dari 260 juta penduduk berdasarkan Susenas 2018) di Indonesia mengalami disabilitas sedang dan berat. Walaupun prevalansi penyandang disabilitas lebih banyak ditemukan pada penduduk lanjut usia, individu penyandang disabilitas juga ditemukan di seluruh kelompok usia. Selain itu, terdapat keterkaitan yang kuat antara kemiskinan dan disabilitas, sehingga resiko, ketidakamanan, dan tantangan yang dialami oleh penduduk mengalami disabilitas adalah penting untuk menjadi perhatian dalam kebijakan perlindungan sosial di Indonesia. 

Dalam rangka berbagi gagasan mengenai perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas, Sekretariat TNP2K menyelenggarakan diskusi terfokus dengan tema “Sistem Perlindungan Sosial Indonesia Ke Depan untuk Penyandang Disabilitas” pada hari Kamis, 25 April 2019 bertempat di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat. Kegiatan diskusi ini merupakan lanjutan dari kegiatan yang diselenggarakan pada 15 Januari 2019 lalu di Hotel Sari Pasific untuk menyampaikan rekomendasi jangka panjang dan 5 tahun ke depan tentang sistem perlindungan sosial Indonesia ke depan.  Salah satunya adalah rekomendasi tentang perlindungan sosial untuk penyandang disabilitas.

Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Kebijakan Sekretariat TNP2K Elan Satriawan dalam sambutannya menyampaikan bahwa baik itu dari argumentasi ekonomi maupun sosial, pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih baik pada penyandang disabilitas. “Perlu diingat pula bahwa perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas merupakan mandat konstitusi. Hari ini, diskusi akan berfokus pada perlindungan sosial melalui skema bantuan sosial (bansos) dan skema jaminan sosial (jamsos) yang merupakan sebagian kecil dari upaya memastikan perlindungan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas dan keluarganya. Kita menyadari bahwa penyandang disabilitas saat ini memiliki berbagai kendala misalnya untuk mengakses pelayanan publik, menghadapi diskriminasi dan peraturan perundangan yang belum inklusif,” ungkap Elan.

Dyah Larasati

Setelah sesi pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai tentang Kajian dan Usulan Perlindungan Sosial ke Depan bagi Penyandang Disabilitas.  Materi disampaikan oleh Spesialis Kebijakan Perlindungan Sosial Senior Dyah Larasati dan Analis Kuantitatif Kebijakan Perlindungan Sosial, Sekretariat TNP2K Martin Siyaranamual. Salah satu materi yang dipaparkan adalah tentang terbatasnya cakupan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Baru sekitar 5% dari penyandang disabilitas memiliki akses ke perlindungan sosial, melalui skema non-kontribusi/bansos misalnya bagi keluarga (KPM) PKH dengan anggota rumah tangga (ART) penyandang disabilitas dan Asistensi Sosial Penyandang Disablitas Berat (ASPDB), serta melalui skema kontribusi/jamsos yang terdiri dari jaminan kesehatan nasional dan jaminan ketenagakerjaan. Untuk Jaminan Kesehatan (JKN), sekitar 1,2 juta penyandang disabilitas (27,5%) dari 40% terbawah telah memiliki akses ke jaminan sosial melalui PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang preminya (kelas 3) ditanggung oleh pemerintah.

Untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas, Sekretariat TNP2K mengusulkan bantuan/tunjangan bagi penyandang disabilitas khususnya anak dan individu dengan disabilitas berat. Walaupun demikan, usulan pemberian bantuan bagi penyandang disabilitas ini perlu didahului dengan beberapa pra-kondisi seperti regulasi yang inklusif, perbaikan data yang tepat sasaran, dan komitmen keterlibatan berbagai pihak.

Pembicara-perlindungan sosial disabilitas

Staf Kedeputian 5, Kantor Staf Presiden (KSP) Sunarman Sukamto dalam presentasinya mengatakan bahwa diperlukan peningkatan anggaran dan perluasan jumlah peserta dan penerima manfaat melalui bansos dan jamsos, yang disertai secara paralel dengan pemberian konsesi bagi penyandang disabilitas secara berkelanjutan. Diharapkan peningkatan anggaran ini memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas lebih baik untuk kebutuhan umum ataupun khusus. Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial Rachmat Koesnadi mengatakan bahwa pada tahun 2019 ASPDB berubah menjadi Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), walaupun masih memiliki keterbatasan cakupan penerima manfaat. Kasubdit Bantuan Sosial Kementerian Sosial Keukeu Komarawati memaparkan adanya komponen disabilitas didalam PKH sebagai upaya mengurangi beban pengeluaran keluarga PKH yang memiliki anggota keluarga disabilitas.

Kegiatan diskusi kemudian dilanjutkan dengan sesi tanggapan dari Bappenas yang disampaikan oleh Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Bappenas Vivi Yulaswati; dari KSP, Kedeputian II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi, dan Budaya Strategis Jurist Tan, dan Prof. Irwanto, PhD dari Universitas Atmajaya. Ketiga penanggap sepakat bahwa kedepannya, pemerintah perlu terus memberikan perhatian yang lebih baik pada peningkatan cakupan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas baik melalui skema kontribusi maupun non-kontribusi, serta diiringi juga dengan penguatan regulasi dan konsensi yang bermanfaat.

Peserta dalam kegiatan ini merupakan perwakilan dari Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian PPN/Bappenas, Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), akademisi  dan Organisasi Penyandang Disabilitas . Kegiatan diskusi juga dihadiri Staf Sekretariat TNP2K.  Masukan dan hasil diskusi pada kegiatan tersebut akan menjadi dasar bagi Tim Perlindungan Sosial, Pokja Kebijakan Bansos, Sekretariat TNP2K  untuk meneruskan upaya mewujudukan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas ke depan. 

Informasi lebih lanjut mengenai perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas dapat ditemukan pada Buku Sistem “Perlindungan Sosial Indonesia Ke Depan: Perlindungan Sosial Sepanjang Hayat Bagi Semua”, Sekretariat TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).