Focus Discussion on The Future of Indonesia's Social Protection For Elderly

28 May 2019


Mengacu pada data yang dikeluarkan oleh BPS (2018) saat ini jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia sebanyak 24,5 juta atau sekitar 9,3% dari total penduduk Indonesia. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah,  pada tahun 2020 diperkirakan sekitar 10% penduduk Indonesia akan berusia 60 tahun ke atas dan meningkat hingga sekitar 20% pada 2040. Dengan semakin bertambahnya jumlah lansia, maka resiko, ketidakamanan, dan tantangan yang dialami oleh penduduk kelompok tersebut menjadi penting dan harus mulai menjadi perhatian dalam kebijakan perlindungan sosial di Indonesia. 

Dalam rangka bertukar inisiatif dan gagasan mengenai berbagai tantangan dan kekuatan serta perlindungan sosial yang perlu diakses dan dimiliki kelompok lansia, Sekretariat TNP2K menyelenggarakan diskusi terfokus dengan tema “Sistem Perlindungan Sosial Indonesia Ke Depan Untuk Kelompok Lanjut Usia” pada hari Selasa, 9 April 2019 bertempat di Hotel Ashley, Jakarta Pusat. Kegiatan diskusi ini merupakan lanjutan dari kegiatan yang diselenggarakan pada 15 Januari 2019 lalu di Hotel Sari Pasific yang menyampaikan rekomendasi jangka panjang dan 5 tahun ke depan tentang Sistem Perlindungan Sosial Indonesia ke Depan. Salah satunya adalah rekomendasi tentang Perlindungan Sosial untuk Kelompok Lanjut Usia.

Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Kebijakan Sekretariat TNP2K Elan Satriawan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa apabila terdapat peningkatan harapan hidup, maka biasanya masyarakat menuju pada klasifikasi demografi berikutnya yaitu aging dengan ditandai peningkatan jumlah lansia. Dengan peningkatan jumlah lansia yang akan berujung pada jumlah yang dominan maka bukan hanya masalah demografis tetapi juga terkait berlangsungnya ekonomi dan negara. Memastikan perlindungan sosial bagi kelompok lansia akan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi kelompok tersebut dan juga mengurangi tingkat kemiskinan kelompok lansia dan juga kemiskinan di tingkat nasional, serta akan berdampak juga pada sisi investasi modal manusia untuk generasi berikutnya, “Di forum diskusi ini, kita sudah tidak lagi membicarakan mengapa program perlindungan sosial bagi lansia penting, tetapi lebih kepada bagaimana tindak-lanjut dan realisasi memberikan perlindungan sosial yang memadai bagi lansia ke depan,” tutur Elan.  

Sri Kusumastuti Rahayu

Setelah sesi pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai Kajian dan Usulan Perlindungan Sosial ke Depan bagi Kelompok Lanjut Usia.  Materi disampaikan oleh Kepala Pokja Kebijakan Bantuan Sosial Sri Kusumastuti Rahayu dan Analis Kuantitatif Kebijakan Perlindungan Sosial, Konsultan Pokja Kebijakan Bantuan Sosial, Sekretariat TNP2K Martin Siyaranamual. Salah satu materi yang dipaparkan adalah terbatasnya cakupan perlindungan sosial bagi kelompok lansia. Sekitar 12% lansia memiliki perlindungan sosial melalui skema kontribusi seperti jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan pensiun bagi PNS/ASN serta pegawai militer. Sisanya lansia pada saat ini tidak atau belum memiliki pendapatan minimum dari perlindungan sosial di hari tuanya. Untuk skema non-kontribusi, kurang dari 2% lansia menerima perlindungan sosial melalui Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dan PKH Lansia. Pada tahun 2018, jumlah cakupan penerima bansos lansia sedikit lebih tinggi dengan bertambahnya keluarga penerima PKH dengan anggota keluarga lansia.

Untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem perlindungan sosial bagi kelompok lansia, TNP2K mengusulkan Bantuan/Tunjangan Sosial Lansia bagi penduduk berumur 70 tahun ke atas yang belum memiliki/menerima jaminan pendapatan minimum apapun baik dari skema kontribusi maupun non-kontribusi. Sekretariat TNP2K juga menyampaikan pentingnya untuk memilki tabungan/ simpanan hari tua saat usia kerja agar mereka bisa terhindar dari kemiskinan di usia tua.

Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Kementerian Sosial Andi Hanindito dalam paparannya mengatakan bahwa pada tahun 2019 ini dimulai Program Bantuan Lanjut Usia atau disingkat Bantu-LU yang merupakan transformasi dari Program Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLU) dengan penerima manfaat lansia yang bukan berasal dari keluarga PKH. Jumlah cakupan sasaran penerima manfaat Bantu-LU, tidak ada perubahan dengan jumlah penerima manfaat ASLUT. Sementara itu, Direktur Jaminan Sosial Keluarga, Kementerian Sosial, Nur Pujianto memaparkan bahwa adanya komponen lansia didalam PKH dilakukan sebagai upaya mengurangi beban pengeluaran keluarga PKH yang mengampu lansia.

Selain perlindungan sosial di tingkat nasional, DKI Jakarta melaksanakan Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang disampaikan oleh Bapak Damanik, Kepala Bidang Jaminan Sosial dan Perlindungan Sosial, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Program ini ditargetkan akan menjangkau 40.419 lansia pada 2019.

Pembicara

Kegiatan diskusi kemudian dilanjutkan dengan sesi tanggapan dari Bappenas yang disampaikan oleh Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Bappenas Vivi Yulaswati; dari KSP, Kedeputian II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi, dan Budaya Strategis Jurist Tan; dan Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan, Purwanto. Ketiga penanggap sepakat bahwa kedepannya, pemerintah perlu terus memberikan perhatian pada peningkatan cakupan perlindungan sosial bagi kelompok lansia baik melalui skema kontribusi maupun non-kontribusi.

Peserta dalam kegiatan ini merupakan perwakilan dari Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian PPN/Bappenas, Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Dinas Sosial Provinsi Jakarta serta badan pengelola program jaminan sosial yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kegiatan diskusi juga dihadiri Staf Sekretariat TNP2K.  Masukan dan hasil diskusi pada kegiatan tersebut akan menjadi dasar bagi Tim Perlindungan Sosial, Pokja Kebijakan Bansos, Sekretariat TNP2K  untuk meneruskan upaya dalam mewujudkan kebijakan dan pelaksanaan perlindungan sosial bagi kelompok lanjut usia ke depan. 

Informasi lebih lanjut mengenai perlindungan sosial kelompok lanjut usia dapat ditemukan pada Buku Sistem “Perlindungan Sosial Indonesia Ke Depan: Perlindungan Sosial Sepanjang Hayat Bagi Semua”, Sekretariat TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).